Bamsoet mengakui jika dirinya habiskan biaya 5 miliar rupiah untuk maju sebagai anggota dewan.
“Saya habis 5 miliar rupiah dan itu paling murah, bahkan teman-teman lainnya habis sampai 10, 20 hingga 30 miliar rupiah,” jelas Bamsoet.
Bamsoet menjelaskan bahwa untuk mendapatkan uang tersebut akhirnya mencari sponsor dan tentunya setelah berhasil menjebat sebagai anggota dewan, Bupati atau Gubernur tidak akan lepas dari interfensi.
“Makanya banyak terjadi tumang tindih lahan, karena mereka harus bayar pada pemilik modalnya,” ungkapnya.
Bamsoet mencontohkan, jika seorang Gubernur mendapatkan pinjaman dari developer besar tau pemilik tanah ribuan hekter, maka dia tinggal menaikin NJOP, maka akan langsung menguntungkan pemilik tanah tersebut.
Dalam tayangan video youtube @Abraham Samad SPEAK UP, Bambang mengatakan bahwa untuk kembali mengkaji jika kita telah menyimpang dari semangat peduli bangsa.
“Hal ini tak lepas dari income per capita kita yang masih rendah sehingga kita terjebak pada suasana yang prakpatis, bahkan saya kalau ke daerah mereka menanyakan kenapa Pilkada setiap bulan karena hal ini akan memberikan pemasukan pada mereka,” kenang Bamsoet.
Menurut Bamsoet hal ini tentunya harus kita perbaiki, namun tidak bisa dilakukan secara keseluruhan dan dapat dilakukan secara bertahap.
Untuk itu Bamsoet meminta pada pihak akademisi untuk mengkadi bagaimana dalam mengatasi hal ini sehingga kita bisa kembali pada cita-cita demokrasi yang telah ditetapkan dan tertuang dalam sila ke 4 Pancasila.
Sumber: disway
Artikel Terkait
Kejagung Malah Memohon ke Pengacara Silvester, Bukannya Buronkan: Apa Motif di Baliknya?
Menkeu Purbaya Dibilang Ceplas-ceplos, Benarkah Misbakhun Takut?
Jokowi-Prabowo Bertemu, Ini 5 Fakta di Balik Pertemuan yang Bikin Penasaran!
Hotman Paris Dibantah! JPU Tegaskan Ada Kerugian Negara dalam Korupsi Laptop Chromebook