Selain itu, rakyat juga berhak menilai perilaku rezim yang memerintah saat ini dengan dikaitkan dengan konstitusi dan janji-janji kampanye presiden Jokowi.
"Tapi masalahnya hari ini rakyat sendirian karena instrumen dan institusi demokrasi itu dianggap berpihak pada penguasa," ungkap Gde.
Gde Siriana melihat DPR mengabaikan dan tidak memperjuangkan secara sungguh-sungguh apa yang menjadi keprihatinan maupun yang telah diamanatkan rakyat.
"Contoh terakhir misalnya korupsi BTS dan nikel Antam. Ini total kerugian negara kan hampir Rp 14 triliun. Dulu saat Century Gate Rp 6,76 triliun tapi seperti apa gemparnya di masyarakat hingga DPR bentuk Pansus. Hari ini kan adem ayem aja," pungkasnya.
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
Nadiem Makarim Bantah Harga Chromebook Rp 10 Juta, Ini Harga Riil di Sidang Tipikor
PBNU Tetapkan Kembali KH Yahya Cholil Staquf Sebagai Ketua Umum: Jadwal Muktamar NU 2026
Yaqut Cholil Qoumas Diperiksa KPK Lagi: Perkembangan Terbaru Kasus Korupsi Kuota Haji 2023-2024
Kontroversi Video Rektor UGM: Perbedaan Tahun Kelulusan Jokowi Dikritik Netizen