Said Iqbal juga menyentil dua partai yang menolak UU Cipta Kerja yakni Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk tidak sekadar lip service. Tetapi juga harus berani memberikan keterangan di Mahkamah Konstitusi sebagai saksi fakta.
“Saya Presiden Partai Buruh menantang Menko Perekonomian dan jajaran menteri lain serta pimpinan DPR RI, kami tantang untuk datang pada tanggal 6 Juli 2023 dalam sidang lanjutan di Mahkamah Konstitusi dengan agenda mendengar keterangan Presiden dan DPR RI,” lanjutnya.
Bilamana tantangan 6 Juli tidak diindahkan, maka Partai Buruh akan menggelar aksi besar serempak di seluruh Indonesia dan juga akan melapor ke International Labour Organization (ILO).
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
Said Didu Peringatkan Prabowo Soal Kudeta Sunyi, Soroti Tindakan Kapolri Listyo Sigit
Presiden Prabowo Larang Pejabat Hanya Foto-foto di Lokasi Bencana, Tegur Keras Pencitraan
Pembalakan Liar Sumatera: Desakan Usut Aktor Intelektual Penyebab Banjir Bandang
Perpol 10/2025 Kapolri Dikritik Langgar Putusan MK, Dinilai Ancam Demokrasi