Muhammad Jimi Rizaldi, Pengurus DPP POM Bidang Advokasi, menyatakan peristiwa ini harus menjadi alarm bagi negara. "Ini sudah menyentuh aspek keamanan nasional. Kekerasan terhadap aparat TNI di wilayah NKRI adalah pembangkangan terhadap kedaulatan," tegas Jimi.
Jimi mendesak penanganan kasus yang transparan dan cepat. "Jangan sampai ada kesan WNA kebal hukum karena alasan investasi. Kedaulatan negara jauh lebih mahal," tambahnya. Ia juga menekankan perusahaan harus bertanggung jawab jika terbukti lalai mengawasi tenaga kerja asingnya.
4 Tuntutan Tegas Persatuan Orang Melayu (POM)
POM mendesak aparat penegak hukum, TNI, Polri, dan kementerian terkait untuk segera:
- Menangkap dan memproses hukum seluruh pelaku tanpa pengecualian.
- Mengevaluasi secara menyeluruh keberadaan dan aktivitas WNA di sektor pertambangan Kalimantan Barat.
- Memberikan sanksi tegas kepada perusahaan jika terbukti lalai dalam pengawasan.
- Melakukan deportasi permanen dan memasukkannya ke dalam daftar hitam (blacklist) internasional.
"Negara tidak boleh kalah oleh tindakan arogan WNA. POM berdiri penuh di belakang TNI untuk menegakkan kedaulatan negara," tutup Agus Setiadi. POM menegaskan Indonesia adalah negara berdaulat dan penyerangan terhadap aparat negara adalah garis merah yang harus ditindak tegas.
Artikel Terkait
WNA China Serang Anggota TNI di Ketapang, Legislator NasDem Desak Tindakan Tegas
GAM Serukan PBB dan UE Buka Akses Bantuan Internasional untuk Korban Banjir Aceh
Insiden Tambang Emas Ketapang: 15 WNA China Serang 5 Anggota TNI, Kronologi Lengkap
Bangkai Orangutan Tapanuli Ditemukan Tertimbun Kayu di Tapanuli Tengah