GAM Serukan PBB dan UE Buka Akses Bantuan Internasional untuk Korban Banjir Aceh

Panggilan untuk Kolaborasi dan Semangat MoU Helsinki

GAM menegaskan bahwa mereka tetap mengakui kedaulatan dan kewenangan Pemerintah Indonesia dalam mengkoordinasikan respons bencana. Namun, situasi darurat ini dinilai membutuhkan respons cepat dan efektif melalui kerja sama internasional.

Pernyataan tersebut juga mengingatkan kembali dunia internasional akan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki tahun 2005, yang menjadi dasar perdamaian Aceh. Johan Makmor menekankan bahwa semangat MoU Helsinki mendorong kolaborasi konstruktif antara Aceh, Indonesia, dan komunitas internasional.

“Meskipun MoU Helsinki tidak secara eksplisit mengatur bantuan bencana, semangatnya mendorong kolaborasi konstruktif. Hambatan terhadap akses bantuan kemanusiaan internasional menimbulkan pertanyaan mengenai komitmen Indonesia terhadap prinsip-prinsip tersebut,” ujarnya.

Pandangan Murni dari Sudut Kemanusiaan

Di akhir pernyataannya, GAM meminta masyarakat internasional untuk memandang situasi ini semata-mata dari sudut pandang kemanusiaan, bukan kepentingan politik bilateral. Mereka memperingatkan agar krisis kemanusiaan ini tidak berkembang menjadi tragedi yang lebih besar.