Belum ada gambar yang dapat ditampilkan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan peran vital media massa sebagai pengawas pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Dalam pernyataannya yang tegas, dia menyebutkan bahwa jurnalis turut "berdosa" ketika perekonomian Indonesia melemah akibat kurangnya kritik dan pengawasan dari media. Pernyataan ini disampaikan Purbaya usai menghadiri acara Run For Good Journalism yang digelar Forum Pemred di Jakarta, pada Minggu (16/11/2025). Dalam kesempatan itu, dia mengaku mendapat laporan langsung dari sejumlah pemimpin redaksi mengenai kondisi bisnis media yang sedang lesu. "Tadi juga saya diskusi, sempat diskusi dengan pemred-pemrednya. Mereka ngeluh katanya bisnis jurnalisme sekarang lagi turun, media lagi turun," ucap Purbaya Yudhi Sadewa. Purbaya menilai, media seharusnya lebih aktif memberikan masukan dan kritik yang membangun agar berbagai persoalan ekonomi tidak berlarut-larut. Fungsi kontrol sosial dari pers dinilainya sangat krusial untuk mencegah pelemahan ekonomi. "Saya bilang ya itu karena anda kemarin-kemarin nggak protes cukup banyak, sehingga ekonomi jatuh anda diam aja. Ke depan mesti kritik, kasih masukan biar kita nggak jatuh lagi ekonominya. Jadi ekonomi melambat, jurnalis juga berdosa," tegas Menkeu Purbaya. Lebih lanjut, Menteri Keuangan ini menyoroti sikap sebagian media yang dinilainya terlalu pasif dan kurang kritis dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, semangat jurnalisme untuk mengkritisi kebijakan pemerintah perlu dihidupkan kembali. "Saya lihat beberapa tahun ini jurnalisnya mingkem semuanya. Kurang galak, nggak pernah kasih kritik," kata Purbaya. Dia berharap media dapat kembali menjalankan fungsi kontrol secara profesional dan konstruktif untuk bersama-sama menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di sisi lain, Ketua Forum Pemred Retno Pinasti menyampaikan bahwa pihaknya mendorong pemerintah untuk memberikan insentif pajak bagi perusahaan media. Langkah ini diharapkan dapat membantu industri pers bertahan di tengah tantangan bisnis yang berat. “Salah satu inisiatif yang akan mulai kita dorong adalah no tax for knowledge. No tax for knowledge ini maksudnya adalah untuk lembaga-lembaga institusi jurnalistik yang bagus, yang terverifikasi, yang memberikan edukasi dan informasi yang benar, kalau bisa dikurangi pajaknya,” jelas Retno Pinasti.