Sebaliknya, dengan pembiayaan dari China, beban bunga yang harus ditanggung Indonesia melonjak menjadi 20 kali lipat, mencapai 1,5 miliar Dolar AS per tahun. "Ini yang membuat proyek ini tidak bisa berjalan," tuturnya.
Pentingnya Penegakan Hukum oleh Presiden
Anthony menilai peran Presiden Prabowo sangat krusial untuk memastikan penegakan hukum berjalan, mengingat potensi beban keuangan yang sangat besar yang harus ditanggung pemerintah akibat dugaan mark up pembiayaan proyek Whoosh.
"Harusnya adalah Presiden Prabowo mengatakan, 'saya menghormati proses hukum', kalau memang ada yang bersalah. Ya silahkan diproses," ucapnya.
Ia mengingatkan agar pernyataan presiden tidak diinterpretasikan sebagai bentuk intervensi terhadap proses hukum yang sedang berjalan. "Jangan sampai itu tanggapan anda, karena dikatakan 'saya sudah meneliti proyek Whoosh', itu tidak salah. Wah ini sangat bahaya sekali. Karena KPK lagi menyelidiki ini," pungkas Anthony.
Pernyataan Prabowo Soal Whoosh
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menyikapi polemik utang Kereta Cepat Whoosh dalam konferensi pers peresmian Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, pada Selasa, 4 November 2025.
"Nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut Whoosh, saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah, saya tanggung jawab nanti Whoosh itu semuanya. Indonesia bukan negara sembarangan, kita hitung, enggak ada masalah itu ya," ujar Prabowo.
"Jadi PT KAI enggak usah khawatir, semuanya enggak usah khawatir. Rakyat, kita layani rakyat kita. Kita berjuang untuk rakyat kita. Teknologi, semua sarana itu tanggung jawab bersama dan itu di ujungnya tanggung jawab Presiden Republik Indonesia. Jadi saya sekarang tanggung jawab Whoosh," tandasnya.
Artikel Terkait
KPK Geledah Rumah Dinas Gubernur Riau, Dugaan Suap Penganggaran PUPR Capai Rp7 Miliar
Trump Bantu Zohran Mamdani Pimpin New York? Ini Syaratnya
MKD Jatuhkan Sanksi Nonaktif ke Nafa Urbach, Eko Patrio, dan Ahmad Sahroni: Ini Rincian Masa Hukumannya
Demo Buruh Kasbi 2025: 10 Tuntutan Kenaikan Upah 15% & UU Pro Buruh