Wacana Soeharto Jadi Pahlawan Nasional: Pro Kontra, Dampak Politik, dan Respons PDIP

Wacana ini menuai beragam reaksi. Dibandingkan dengan wacana "3 periode Jokowi" yang dianggap inkonstitusional dan ditolak keras, usulan gelar untuk Soeharto dianggap memiliki dimensi yang lebih wajar. Meski demikian, suara penolakan tetap muncul, salah satunya dari politisi PDIP, dr. Rubka Cipta Ning, penulis buku "Aku Bangga jadi Anak PKI."

Politik Rekonsiliasi dan Dampaknya

Polemik ini menarik untuk dicermati karena bisa menjadi titik tolak rekonsiliasi politik antara Megawati Soekarnoputri (PDIP) dengan Joko Widodo (Jokowi). Hubungan keduanya sempat renggang akibat wacana perpanjangan masa jabatan presiden (3 periode) dan dinamika pencalonan Puan Maharani di Pilpres 2024.

Kebijakan Jokowi melalui Keppres 17/2022 dan Inpres 2/2023 tentang penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu juga turut memicu polemik. Kebijakan ini dianggap tumpang tindih dengan Ketetapan MPRS No. 25 Tahun 1966, hingga diajukan judicial review ke Mahkamah Agung.

Peran dan Dampak dari PROJO

Relawan Pro-Jokowi (PROJO) yang baru saja menyelenggarakan kongres ketiganya pada 1-2 November 2025, diperkirakan akan menambah dinamika dalam wacana ini. Keberpihakan PROJO dapat memperuncing pro-kontra dan berpotensi mempengaruhi stabilitas politik serta perekonomian rakyat dalam jangka panjang.

Penulis: Damai Hari Lubis, Pengamat KUHP (Kebijakan Umum Hukum dan Politik)