Wacana Soeharto Jadi Pahlawan Nasional: Pro Kontra dan Dampak Politik
Wacana untuk menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada almarhum Jenderal Besar Soeharto, mantan Presiden RI yang memimpin selama 32 tahun, kembali mencuat. Usulan ini memantik perdebatan publik dari berbagai sisi.
Kriteria dan Respons Awal
Banyak pihak menilai usulan untuk memberi gelar kepada tokoh yang dikenal sebagai "Bapak Pembangunan Indonesia" ini wajar. Namun, di sisi lain, terdapat benturan dengan beberapa tatanan hukum ketatanegaraan yang perlu dikaji secara komprehensif.
Menteri Sosial (Mensos) kala itu, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, memberikan pernyataan bahwa keputusan mengenai wacana ini diperkirakan akan diambil sebelum peringatan Hari Pahlawan pada 10 November.
Respons Hati-Hati dari Puan Maharani dan PDIP
Ketua DPR RI sekaligus Ketua PDIP, Puan Maharani, menanggapi wacana ini dengan sikap yang sangat berhati-hati. Pada Selasa, 4 November 2025, Puan menegaskan bahwa rekam jejak Soeharto dari masa lalu hingga sekarang harus dicermati secara mendalam. Ia juga mempertanyakan apakah pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto saat ini adalah waktu yang tepat. Puan menekankan bahwa semua aspek terkait usulan ini harus dikaji dengan cermat.
Artikel Terkait
Pembunuhan Anak Maman Suherman: Psikolog Forensik Sebut Pelaku Orang Dekat, Polisi Selidiki 4 Eks Karyawan
Kondisi Fisik Ijazah Asli Jokowi Akhirnya Terungkap: Robek dan Usang, Kata Pengacara Eggi Sudjana
Said Abdullah Kembali Pimpin PDIP Jatim 2025-2030, Targetkan 50 Ribu Startup dan Dana Abadi Partai
Polda Metro Jaya: Buku Jokowis White Paper Roy Suryo Klaim, Bukan Karya Ilmiah