Wacana Soeharto Jadi Pahlawan Nasional: Pro Kontra dan Dampak Politik
Wacana untuk menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada almarhum Jenderal Besar Soeharto, mantan Presiden RI yang memimpin selama 32 tahun, kembali mencuat. Usulan ini memantik perdebatan publik dari berbagai sisi.
Kriteria dan Respons Awal
Banyak pihak menilai usulan untuk memberi gelar kepada tokoh yang dikenal sebagai "Bapak Pembangunan Indonesia" ini wajar. Namun, di sisi lain, terdapat benturan dengan beberapa tatanan hukum ketatanegaraan yang perlu dikaji secara komprehensif.
Menteri Sosial (Mensos) kala itu, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, memberikan pernyataan bahwa keputusan mengenai wacana ini diperkirakan akan diambil sebelum peringatan Hari Pahlawan pada 10 November.
Respons Hati-Hati dari Puan Maharani dan PDIP
Ketua DPR RI sekaligus Ketua PDIP, Puan Maharani, menanggapi wacana ini dengan sikap yang sangat berhati-hati. Pada Selasa, 4 November 2025, Puan menegaskan bahwa rekam jejak Soeharto dari masa lalu hingga sekarang harus dicermati secara mendalam. Ia juga mempertanyakan apakah pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto saat ini adalah waktu yang tepat. Puan menekankan bahwa semua aspek terkait usulan ini harus dikaji dengan cermat.
Artikel Terkait
Surat Bunuh Diri Anak SD di NTT: Dampak Kemiskinan dan Tanggung Jawab Negara
Ancaman Militer AS ke Iran: Mengapa Diplomasi Paksaan Selalu Gagal?
Saif al-Islam Gaddafi Tewas Ditembak: Kronologi, Profil, dan Dampak Politiknya
Izin SMA Siger Bandar Lampung Ditolak, Siswa Diimbau Pindah Sekolah