Proyek Kereta Cepat Whoosh: Analisis Isu Subsidi dan Tanggapan Pemerintah

Isu kerugian proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh kembali mencuat. Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai sedang menggiring opini publik agar pemerintahan Prabowo Subianto melakukan intervensi terhadap kerugian proyek tersebut.

Pernyataan Jokowi dan Tanggapan Siaga 98

Koordinator Simpul Aktivis Angkatan 98 (Siaga 98), Hasanuddin, merespons pernyataan Jokowi yang menyebut Whoosh sebagai transportasi publik yang perlu disubsidi karena merupakan investasi sosial. Menurut Hasanuddin, pernyataan ini merupakan upaya untuk menempatkan proyek Whoosh sebagai tanggung jawab sosial negara, bukan sebagai kebijakan bisnis yang harus akuntabel dan efisien.

Proyek Investasi atau Subsidi?

Hasanuddin menegaskan bahwa publik mengetahui proyek ini sejak awal didesain sebagai kerja sama investasi, bukan proyek subsidi murni. Pernyataan Jokowi dinilai berpotensi menutupi perdebatan publik terkait efisiensi proyek dan dugaan mark up biaya yang hingga kini belum terjawab secara transparan.

Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi

Siaga 98 mengingatkan bahwa subsidi publik tidak boleh dijadikan alat untuk menutupi kesalahan manajemen proyek atau kegagalan pengelolaan investasi. Publik berhak mengetahui sejauh mana proyek Whoosh dikelola secara profesional tanpa mengorbankan prinsip akuntabilitas dan tanggung jawab fiskal negara.

Dukungan untuk Sikap Pemerintah Prabowo

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diingatkan untuk tetap memegang prinsip transparansi dan kehati-hatian dalam menilai proyek strategis nasional. Siaga 98 menyatakan dukungan penuh terhadap sikap Menteri Keuangan yang menolak menanggung utang Whoosh dibebankan ke APBN. Subsidi boleh diberikan, tetapi harus dengan dasar yang jelas, argumentasi ekonomi yang kuat, dan mekanisme pengawasan publik yang ketat.