LHKPN Ketua KPU: Total Harta Rp 6,2 Miliar Didominasi Properti, Ini Rincian Lengkapnya

3. Harta Bergerak Lain dan Kas

Selain itu, dilaporkan pula harta bergerak lain seperti barang berharga senilai Rp 50 juta. Sementara untuk kas dan setara kas (tabungan dan deposito) nilainya mendekati setengah miliar rupiah.

4. Utang dan Kewajiban

Di sisi kewajiban, Ketua KPU melaporkan adanya utang sebesar Rp 400 juta. Dengan total aset yang dimiliki, posisi kekayaan bersihnya tetap kuat di angka Rp 6,2 miliar.

Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya

Terjadi peningkatan kekayaan sekitar Rp 300 juta dibandingkan laporan periode sebelumnya. Kenaikan ini dinilai konsisten dan dapat dijelaskan oleh faktor kenaikan harga properti dan inflasi. Konsistensi dalam pelaporan LHKPN ini juga menunjukkan kepatuhan terhadap kewajiban sebagai penyelenggara negara.

Pentingnya Transparansi Kekayaan Pejabat Publik

Transparansi harta kekayaan pejabat seperti Ketua KPU memegang peran strategis. Hal ini tidak hanya menjadi bentuk akuntabilitas publik tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap netralitas dan integritas penyelenggara pemilu. Laporan yang terbuka memungkinkan kontrol sosial untuk mencegah potensi konflik kepentingan dan memastikan proses demokrasi berjalan dengan jujur dan adil.

Secara keseluruhan, laporan LHKPN Ketua KPU menunjukkan profil keuangan yang stabil dengan mayoritas kekayaan bersumber dari aset properti. Pelaporan yang rutin dan transparan ini merupakan indikator positif dalam tata kelola pemerintahan yang bersih.