Prabowo Ancam Hapus Tantiem Komisaris hingga Direksi BUMN

- Sabtu, 16 Agustus 2025 | 07:40 WIB
Prabowo Ancam Hapus Tantiem Komisaris hingga Direksi BUMN


Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan peringatan keras terhadap jajaran komisaris dan direksi BUMN yang masih menerima tantiem (pembagian keuntungan atau bonus) meski perusahaan yang mereka kelola merugi. 

Kepala negara menegaskan, kebijakan pembagian tantiem akan dihapus untuk BUMN yang tidak mencatatkan keuntungan riil, sekaligus memangkas jumlah komisaris demi efisiensi.

Langkah ini diambil setelah Prabowo menemukan fakta yang dianggapnya janggal dan merugikan negara. Ia menilai, istilah “tantiem” yang digunakan dalam aturan BUMN hanyalah akal-akalan agar publik tidak memahami maknanya.

“Dan saya hilangkan tantiem. Saya pun tidak mengerti apa arti tantiem itu, itu akal-akalan mereka saja. Dia memilih istilah asing supaya kita tidak mengerti apa itu tantiem!” tegasnya saat menyampaikan Rancangan APBN 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat, 15 Agustus 2025. 

Prabowo bahkan mengungkap adanya praktik di masa lalu di mana seorang komisaris yang hanya rapat sebulan sekali tetap mendapatkan tantiem hingga Rp 40 miliar per tahun.

“Masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiem-nya Rp 40 miliar setahun. Saya juga telah perintahkan ke Danantara, direksi pun tidak perlu tantiem kalau rugi! Dan untungnya harus untung benar, jangan untung akal-akalan. Kita sudah lama jadi orang Indonesia,” ujarnya.

Ia menegaskan, bila ada pejabat BUMN yang tidak setuju dengan kebijakan ini, lebih baik mengundurkan diri.

“Dan kalau direksi itu, kalau komisaris itu keberatan, segera berhenti!” seru Prabowo, yang langsung disambut tepuk tangan dari para hadirin.

Selain soal tantiem, Prabowo menyoroti jumlah komisaris yang dinilai berlebihan di sejumlah BUMN yang justru merugi. Untuk itu, ia memerintahkan Badan Pengelola Investasi Danantara merombak susunan dewan komisaris.

"Tadinya pengelolaannya secara tidak masuk akal, perusahaan rugi komisarisnya banyak banget. Saya potong setengah komisaris. Paling banyak enam orang. Kalau bisa cukup empat atau lima,” kata Prabowo.

Sumber: rmol
Foto: Presiden Prabowo Subianto (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)

Komentar