Rapat RUU TNI, Rapat-rapat

Sayangnya, intervensi mereka hanya berlangsung sekejap sebelum petugas keamanan dengan cekatan menarik mereka keluar. Bahkan ada yang terjatuh dalam prosesnya. Rupanya, efisiensi juga diterapkan dalam cara mengusir mereka yang dianggap mengganggu jalannya demokrasi versi elite.

Yang lebih menarik adalah konteks ekonomi di balik semua ini. Presiden Prabowo Subianto, dalam semangat hematnya, tengah gencar menerapkan kebijakan efisiensi anggaran. Pemotongan dana bahkan menyentuh sektor-sektor vital seperti pendidikan dan kesehatan.

Namun entah mengapa, ketika DPR memutuskan untuk menggelar rapat di hotel bintang lima, semangat efisiensi itu mendadak menguap seperti embun pagi di atas bubur ayam pinggir jalan. Seolah-olah itu adalah pengeluaran yang sah-sah saja —bahkan direstui oleh pemimpin kita yang, kita tahu, adalah pihak yang mengusulkan atau menyetujui perubahan RUU TNI tersebut.

Mari kita bermain angka sebentar. Dengan asumsi 18 anggota Komisi I DPR dan 16 anggota Panja pemerintah masing-masing menginap di kamar seharga Rp 2,6 juta per malam, maka dalam dua malam saja sudah menghabiskan sekitar Rp 176 juta.

Dan itu baru biaya kamar! Belum termasuk biaya konsumsi, sewa ruang rapat, serta berbagai biaya lain yang tentu tidak murah. Semua itu untuk membahas sebuah revisi undang-undang yang dipertanyakan banyak pihak.

Tentu, ada yang berusaha membenarkan keputusan ini dengan dalih aturan Tatib DPR Pasal 254, yang memungkinkan rapat dilakukan di luar gedung parlemen dengan izin pimpinan DPR. Tapi jika aturan itu malah membuka celah pemborosan di tengah kebijakan penghematan, bukankah itu sama saja seperti seseorang yang mengaku sedang diet ketat tetapi tetap menyantap nasi dengan gulai otak?

Pada akhirnya, masyarakat hanya bisa menyaksikan ini dengan perasaan campur aduk antara marah, kecewa, dan lelah. Mereka yang berdemo ke hotel bukan sekadar kelompok aktivis iseng yang butuh tontonan. Mereka mewakili keresahan rakyat yang bosan melihat uang pajak mereka —yang dipungut dengan berbagai dalih— dipakai untuk sesuatu yang sulit dicerna logikanya.

DPR mungkin lupa bahwa di luar hotel-hotel mewah itu, masih banyak rakyat yang harus berjuang mati-matian demi sesuap nasi. Tapi siapa tahu? Mungkin dalam revisi UU TNI ini akan ada pasal baru yang mengatur bahwa rakyat pun wajib belajar menerima kenyataan: bahwa demokrasi ternyata bisa berlangsung lebih nyaman jika didiskusikan di hotel berbintang lima.

Rapat tertutup, anggaran besar, lokasi mewah, dan dugaan kemunduran demokrasi. Ini bukan sekadar berita, inilah cerminan kondisi politik Indonesia hari ini. Tapi satu hal yang mungkin luput dari perhitungan para elite: rakyat semakin paham, semakin cerdas, dan semakin sulit dibungkam.

Demokrasi bukan sekadar soal bilik suara lima tahun sekali, melainkan hak untuk tahu, berpendapat, dan mengawasi mereka yang diberi mandat.

Jika para wakil rakyat terus merapatkan barisan di hotel-hotel mewah dan menjauh dari suara rakyat, jangan salahkan jika suatu hari rakyat berhenti percaya —bukan hanya pada mereka, tapi juga pada sistem yang mereka wakili. Dan saat itu terjadi, tak ada hotel bintang lima yang cukup mewah untuk menyelamatkan demokrasi yang telah kehilangan kepercayaan rakyatnya. 

(Penulis adalah Pemerhati Kebangsaan, Pengasuh Pondok Pesantren Tadabbur Al-Qur'an)