Kominfo Tak Berdaya, Indonesia dalam Bahaya

OLEH: ROY SURYO*

MUNGKIN judul di atas tampak hiperbolik bagi sebagian masyarakat. Terutama bagi yang jalan pikirannya masih sama seperti pejabat di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Indonesia yang sampai hari ini --meski sudah diingatkan berkali-kali-- masih tampak abai melihat situasi dan kondisi data Indonesia yang sudah diumbar sedemikian murahnya di alam maya.

Mengapa disebut "sedemikian murahnya"? Karena de facto saat ini data-data tersebut sudah ditawarkan sampenya untuk bisa di-download gratis sebagai contoh data aslinya kalau ada yang berminat.

Mulai dari data-data nama penduduk detail dengan alamat lengkap, NIK (Nomor induk Kependudukan), NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), nomor handphone pribadi, nomor keanggotaan BPJS, hingga kepada NRP (Nomor Registrasi Pokok) utk TNI-Polri dan Identifikasi Sidik Jari semua mulai ditawarkan di Darkweb.

Hal ini seiring dengan bobolnya berbagai database seperti Dukcapil (Kependudukan dan Pencatatan Sipil), BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, INAFIS (Indonesian Automatic Fingerprint Identification System), hingga BAIS-TNI (Badan Aliansi Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia) lengkap dengan semua User-Id dan Password-nya, dan sebagainya.

Semua data di atas sekarang sudah ada dan tersedia di Darkweb dengan berbagai kriteria dan ragam harganya. Mulai dari 1.000 dolar AS hingga 7.000 dolar AS bahkan lebih, tergantung spesifikasi dan kelengkapannya.

Sungguh sangat ironis sebagaimana komentar netizen di ranah maya yang sudah menyebut negara kita tercinta Indonesia ini sebagai Open Source Country alias Negara yang semua sumber (data)nya terbuka, sungguh sangat menyakitkan dan memalukan bagi yang sadar dan masih punya rasa nasionalisme sekaligus semangat merah putih (harga mati) dalam membela negara.

Namun bagi orang-orang yg tidak memiliki jiwa nasionalis tersebut memang sangat disayangkan. Mereka sudah tidak lagi memiliki sifat handarbeni (memiliki) republik ini. Secara enteng menganggap bahwa kebocoran dan penyebaran data-data tersebut merupakan hal biasa atau minimal "tidak berbahaya" karena ketidaktahuannya.

Di mana salah satunya menganggap sebagai data-data yang "sudah lama" dan tidak berguna, katanya. Contoh lain ketidaktahuannya adalah dengan menyebut singkatan VM (Virtual Machine) yang salah, sebagai FM (Firtual Machine?). Padahal apa susahnya hanya tinggal baca teks yang itu pun dibuatkan stafnya.

Oleh karena itu sebenarnya petisi yang digaungkan oleh SafeNet untuk mengartu merahkan atau meng-kickout alias memecat Menkominfo Budi Arie Setiadi saat ini adalah salah satu bentuk perjuangan anak bangsa yang ingin membela Tanah Airnya secara nyata.

Ibaratnya sebagai penumpang bus, kita tahu sopirnya tidak bisa mengendalikan laju dgn aman dan malah berbahaya. Sudah diingatkan tapi tetap tidak mau tahu yang harus dilakukan seharusnya apalagi sudah menyerah tidak tahu apa-apa. Sebaiknya memang secara kesatria mundur atau diganti saja.

Sebab kalau tidak diganti maka keseluruhan penumpang bus akan bahaya dan celaka semua, kecuali atasan dia memang juga terlibat.

Kalau secara hitungan bola, "skor" yang sekarang dialami oleh Indonesia yang diwakili Kemkominfo dalam urusan data ini sudah lebih dari Haultrick (0-7). Apalagi yang terbaru sudah bocor juga data-data dari Satu Pintu Kota Denpasar, BPJS-Ketenagakerjaan, Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan dan sebagainya.