GELORA.ME - YAYASAN Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyoroti kasus-kasus tidak transparan dalam pembangunan yang menimbulkan korupsi di Tanah Air. Kasus rasuah dalam pembangunan yang digaungkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meningkat pada 2023.
"(Maka itu), pemerintahan Jokowi di 2023 ini semakin menunjukkan gejala korupsi pembangunan yang masif," kata Ketua YLBHI Muhammad Isnur dalam diskusi daring, Jumat, (8/12).
YLBHI mencatat ada enam menteri dan satu wakil menteri terjerat korupsi di era Jokowi. Terakhir yang ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ialah Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy.
"Wamenkumham itu korupsi berhubungan dengan jejaring atau alisansi bisnis yang merugikan masyarakat," ujar Isnur.
Artikel Terkait
Prabowo Sindir Konten Podcast: Pintar tapi Sebar Kebencian?
Luhut Usul Dana Rp 50 Triliun untuk INA: Siapa Sebenarnya Pemilik Indonesia Investment Authority?
MK Harus Kabulkan Gugatan MAKI Soal Uang Pensiun DPR yang Dinilai Melanggar Aturan
Prabowo: Kekayaan Indonesia Banyak Diselewengkan, Publik Mudah Dibohongi?