Kemarahan Rakyat Akan Semakin Meluas Jika Pemerintah Tetap Hendak Menggusur Rakyat dari Tanah Leluhur

Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Abdul Djalil menegaskan pemerintah telah membentuk Tim Kampung Tua Batam yang akan mengupayakan penerbitan sertifikat lahan.

Saat kampanye Capres, 6 April 2019, janji Joko Widodo ini masih terus ditunggu dengan sabar untuk diterima pula oleh warga masyarakat Rempang yang kini justru terancam digusur dari tanah leluhurnya.

Selain itu, Joko Widodo juga berjanji akan membangun jembatan penghubung Batam dan Bintan. Ia tegas mengatakan akan segera mengirim tim untuk segera merampungkan desain teknis atau DED (Detail Engineering Design) untuk segera membangun jembatan Batam Bintan itu.

Lalu pembangunan Pulau Rempang itu pun disebut sebut akan membuka ratusan ribu lapangan kerja baru untuk masyarakat setempat.

Tapi upaya pengusiran atau dalam istilah Menko Polhukam Machfud MD disebut pengosongan itu artinya sama dengan mengusir atau tidak akan menggunakan tenaga kerja dari warga masyarakat setempat.

Padahal, ideal membangun itu tidak menggusur atau merusak apa-apa yang sudah ada, bukan hanya lingkungan alam, tapi juga lingkungan sosial dan lingkungan budaya warga masyarakat yang sudah ada.

Sebab begitulah amanah UUD 1945 yang baik dan benar bila serius hendak dilaksanakan seperti asas keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia yang sudah jelas dan tegas termaktub dalam sila-sila Pancasila sebagai implementasi dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab.

Karena itu, upaya membangun Rempang Eco City pun perlu didukung, selama menempatkan hak dan kepentingan warga masyarakat setempat menjadi bagian yang tidak diabaikan. Bila tidak, maka perlawanan rakyat akan semakin meluas dan pasti akan menimbulkan kerugian serta banyak korban yang sulit diperkirakan.

Peringatan keras yang telah diekspresikan secara nyata oleh warga masyarakat tak hanya sebatas yang ada di Rempang dan sekitarnya.

tetapi telah menyulut kemarahan rakyat dalam skala nasional, harus dan patut mendapat perhatian serius dari pemerintah yang telah keliru dalam membuat kesepakatan dengan pihak pengusaha yang sudah bersedia masuk dan hendak menanamkan investasinya di negeri kita.

Banten, 16 September 2023