“Hal pertama yang saya komplain, adalah 78 tahun kita merdeka, tak pernah sekalipun menjalankan UUD 1945 secara konsekuen. Contohnya, Partai politik yang ada sekarang, mana legal standing dari rakyatnya. Legal standingnya hanya, mereka kaya, mereka tajir, mereka bisa bangun partai, mereka masuk, mereka bayari semua itu. Sama saja dengan Presiden. Hanya dengan Rp70 juta kali 100 ribu, sudah masuk itu. Tertutup semua kasus korupsi mereka,” tuturnya lagi.
Dengan politik uang tersebut lah, ia menilai konstelasi capres cawapres saat ini, hanya akan memunculkan dua calon saja. Sementara, calon lainnya, yang di matanya mumpuni, tidak dapat naik.
“Dengan uang, mereka bisa mengatur semuanya. Lihat saja korupsi Rp349 triliun, terbuka? No. Kasus lainnya, Food Estate Rp18 triliun, Bukit Algoritma, semua itu hanya biaya untuk Pemilu. Kalau orang mau maju jadi Presiden ngomong tidak punya uang, tidak bisa. Punya Rp70 triliun, maju. Inilah demokrasi kita saat ini, demokrasi yang tidak berangkat dari rakyat,” kata Letjen Suharto lebih lanjut lagi.
Letjen Suharto menegaskan, jika oligarki sudah masuk ke ekonomi dan politik maka yang rakyat akan dimiskinkan.
“Dengan perjanjian yang dibuat Jokowi dengan China, saya yakin, tidak sampai 2030, Indonesia sudah bagian dari China. Kalau tidak mau, ayo kita bersama-sama. Mau seperti apa. Mau people power, ya people power,” pungkasnya tegas.
Sumber: kedaipena
Artikel Terkait
Waspada Hujan Lebat hingga Ekstrem 1-7 November 2025: BMKG Imbau Siaga Banten, Jakarta, Jawa Barat, dkk.
Revitalisasi Seni & Budaya Betawi: MNC University Gelar Program di Karet Kuningan
OJK Ingatkan Bank Jaga Tata Kelola & Risiko Meski Kejar Target Kredit
3 Tempat Nongkrong di Ngawi yang Cozy & Kekinian 2024, Wajib Coba!