Tak hanya itu, Jokowi menyebut adanya KKP akan mendorong inovasi, transparansi, dan memudahkan pertanggungjawaban belanja pemerintah.
Jokowi mengimbau, seluruh kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah untuk menggunakan KKP untuk akselerasi ekonomi dan keuangan digital yang inklusif.
Selain mempertimbangkan azas manfaat, Jokowi juga mewanti-wanti kehati-hatian dan mengantisipasi risiko sistem keamanan yang handal juga aspek perlindungan konsumen.
"Ini harus dihitung, bagaimana regulasi dan pengawasan, pemantauan, dan implikasi ke nilai tukar rupiah, serta adopsi standard internasionalnya," tandas Jokowi.
Sumber: nasional.kontan.co.id
Artikel Terkait
Iran Ancam Balas Serangan AS ke Israel: Analisis Risiko Perang Timur Tengah
PPATK Bongkar Ekspor Emas Ilegal Rp155 Triliun, Devisa Negara Bocor ke Luar Negeri
Klaim Dokumen Epstein: Bill Gates Tertular STD dari Gadis Rusia? Fakta & Bantahannya
Strategi Hedging Saudi: MBS Serukan Diplomasi, Menhan Dorong AS Serang Iran