Tak hanya itu, Jokowi menyebut adanya KKP akan mendorong inovasi, transparansi, dan memudahkan pertanggungjawaban belanja pemerintah.
Jokowi mengimbau, seluruh kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah untuk menggunakan KKP untuk akselerasi ekonomi dan keuangan digital yang inklusif.
Selain mempertimbangkan azas manfaat, Jokowi juga mewanti-wanti kehati-hatian dan mengantisipasi risiko sistem keamanan yang handal juga aspek perlindungan konsumen.
"Ini harus dihitung, bagaimana regulasi dan pengawasan, pemantauan, dan implikasi ke nilai tukar rupiah, serta adopsi standard internasionalnya," tandas Jokowi.
Sumber: nasional.kontan.co.id
Artikel Terkait
Klarifikasi Lengkap Video Viral Golf Dadan Hindayana: Charity untuk Bencana Sumatera
2.603 Rumah Bantuan Dibangun Tanpa APBN, Tzu Chi & Menteri Ara Berkontribusi
Bantuan Rp 10.000 Per Hari dari Mensos: Jadup 3 Bulan untuk Korban Bencana Sumatera
Lisa Mariana Minta Maaf ke Atalia via DM: Unggah Bukti & Reaksi Warganet