KPK Usut Tuntas Korupsi Kereta Cepat! Warisan Jokowi yang Disorot

Alasan pengguguran penawaran Jepang karena meminta jaminan APBN, sementara China mengklaim skema business-to-business, kini terbukti tidak benar karena proyek ini justru meminta suntikan dana APBN.

Bunga Pinjaman China 20 Kali Lipat Lebih Tinggi

Kedua, terkait komponen bunga pinjaman. Baik Jepang maupun China menawarkan pembiayaan utang 75% dari nilai proyek. Namun, Jepang menawarkan bunga 0,1% per tahun, sedangkan China menawarkan bunga 2% per tahun.

"Dengan pembiayaan utang 4,5 miliar dolar AS, bunga pinjaman proyek Jepang hanya 4,5 juta dolar AS per tahun. Sedangkan bunga pinjaman proyek China mencapai 90 juta dolar AS per tahun, atau 20 kali lipat lebih tinggi," jelas Anthony.

Dalam masa tenggang 10 tahun, total bunga yang harus ditanggung untuk proyek China adalah 900 juta dolar AS, jauh lebih besar daripada Jepang yang hanya 45 juta dolar AS. Pengabaian komponen bunga dalam evaluasi dinilai sebagai pelanggaran serius.

Pembengkakan Biaya yang Tidak Wajar

Ketiga, adalah pembengkakan biaya (cost overrun). Biaya proyek membengkak 1,2 miliar dolar AS, sehingga total nilai proyek menjadi 7,22 miliar dolar AS. Pembengkakan sekitar 20% ini dinilai tidak normal, terlebih dalam proyek infrastruktur yang seharusnya bersifat turnkey atau harga tetap.

"Cost overrun wajib ditanggung kontraktor, yaitu pihak China. Tetapi, anehnya kenapa harus dibebankan kepada proyek? Ada apa?" ungkapnya.

Yang lebih parah, 75% dari biaya pembengkakan ini dikenakan bunga pinjaman 3,4% per tahun, membuat total bunga pinjaman per tahun mencapai 120,6 juta dolar AS.

Berdasarkan analisis tersebut, Anthony Budiawan menegaskan bahwa KPK harus segera menyelidiki dugaan markup dan korupsi proyek KCJB. "KPK jangan berkelit lagi. Rakyat mengawasi," pungkasnya.

Sumber artikel asli: Monitor Indonesia