GELORA.ME -Bendahara Bidang Kaderisasi Nasional PB PMII 2021-2024, Fathullah Syahrul menanggapi pernyataan Ketua Umum PB HMI 2013-2015, Arief Rosyid Hasan yang membandingkan Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sekaligus Ketua Umum PKB dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia yang juga Ketua Umum Partai Golkar.
Menurutnya, Arief Rosyid Hasan terlalu melebih-lebihkan pernyataan Cak Imin yang disampaikan pada acara Pengukuhan Pengurus Besar Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PB PMII) di Jakarta, pada Minggu 13 Mei 2025.
“Arief Rosyid Hasan terlalu lebay. Kebiasaan kami guyonan itu biasa-biasa saja, lagian yang disampaikan Cak Imin masih ngomongin tentang kaderisas," kata Fathullah dikutip Sabtu 19 Juli 2025.
“Arief Rosyid Hasan terlalu lebay. Kebiasaan kami guyonan itu biasa-biasa saja, lagian yang disampaikan Cak Imin masih ngomongin tentang kaderisas," kata Fathullah dikutip Sabtu 19 Juli 2025.
Fathullah mengatakan, pernyataan Arief Rosyid Hasan yang mengatakan bahwa Cak Imin menyesatkan itu menjadi pernyataan yang fatal dan keliru.
Di matanya, tidak ada sama sekali dalam pernyataan Cak Imin yang mengatakan langsung bahwa yang tidak tumbuh dari bawah itu sesat.
Ia mengaku berulang kali mengamati video tersebut, bahkan saat Cak Imin pidato di acara Pengukuhan IKA PB PMII.
"Dianalisis baik secara konseptual, teori dan tekstual nggak ada kesimpulan yang seperti dikatakan Arief Rosyid," kata Fathullah.
Ia juga mengungkapkan bahwa membandingkan Cak Imin dan Bahlil terlalu jauh. Menurutnya, lompatan berpikir semacam itu terlalu kaku dalam sistem demokrasi Indonesia.
Faktanya, lanjut Fathullah, Cak Imin bertarung mulai dari aktivis jalanan, Ketua Umum PB PMII 1994-1997, Ketua Umum PKB, Anggota DPR RI, menteri, Cawapres 2024 dan sekarang Menko Pemberdayaan Masyarakat.
"Semua proses itu dilalui dengan cara bertarung. Sedangkan Bahlil hampir prosesnya nggak ada pertarungan. Bahlil hanya diuntungkan keadaan," pungkas Fathullah.
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
Respons Putusan MK Pemisahan Pemilu, Agung Laksono: Jangan Sampai Jadi Negara Federal
Dosen Ilmu Hukum Pembunuh Suami Divonis 18 Tahun
Tom Lembong: Terpenting Hakim Nyatakan Tidak Ada Niat Jahat dari Saya
Said Didu: Tom Lembong Menteri yang Awalnya Paling Banyak Bantu Jokowi, Beda Politik Langsung Dihajar