Pengamat: Tindakan Agresif Menantu Jokowi di Polemik Empat Pulau Kuatkan Adanya Sumber Migas!

GELORA.ME - Pengamat Politik Citra Institute Efriza meyakini adanya potensi ekonomi besar dari polemik empat pulau yang kini menjadi rebutan antara Provinsi Aceh dengan Sumatera Utara (Sumut). 

Keyakinan bertambah saat melihat gerak-gerik Gubernur Sumut Bobby Nasution yang dinilainya bertindak agresif dengan menawarkan untuk mengelola bersama pulau itu dengan pemerintah Aceh.

"Sinyal empat pulau itu memiliki potensi sumber daya seperti migas, kemudian dianggap layaknya 'komoditi' menjadi masuk akal, ini ada kepentingan dari Gubernur Sumut Bobby amat memungkinkan," tutur Efriza saat dihubungi di Jakarta, Minggu (15/6/2025).

Tak bisa dinafikan, lanjut dia, di era pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) soal pengelolaan migas amat ambisius dan menjadi prioritas.

Hal ini menurut Efriza, juga terlihat di Pilpres 2024 lalu, dimana Wakil Presiden yang juga putera Jokowi, Gibran Rakabuming Raka juga kerap menyinggung soal Migas.

"Sekarang, Bobby juga agresif, jadi menyembul di publik akan pertanyaan yang penuh dugaan kemungkinan kepentingan Jokowi dan keluarganya akan potensi migas dari 4 pulau itu. Tapi kita persepsi ini patut dibuktikan," ujarnya.

Dalam kasus ini, ucap dia, harus diakui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian amat gegabah, bahkan seolah menghadirkan asumsi publik yakni tak memahami hirarki perundang-undangan dan juga tak menghargai apa yang telah menjadi kesepakatan.

Alasan pertama, Keputusan Mendagri dianggap cacat formil masuk akal, sebab tak bisa Keputusan Mendagri lebih tinggi daripada UU dari segi hierarki, karena UU Nomor 24 Tahun 1956 mengenai pembentukan daerah otonom Provinsi Aceh dan Provinsi Sumut yang diteken oleh Presiden RI Sukarno masih berlaku.

"Juga terkait kesepakatan yang diabaikan oleh Mendagri, yakni Perjanjian Helsinki yang didalamnya merujuk pula UU tersebut. Jangan sampai kasus ini akan membuka konflik baru di Aceh terhadap Pusat akibat kesewenang-wenangan dari gegabahnya Mendagri, karena tidak dihargainya kesepakatan ini," tegasnya.

Oleh karena itu, Efriza menyebut sudah tepat dan bijaksana bila Presiden Prabowo Subianto mengambil alih kasus ini, serta perlu penyelesaian secepatnya.

"Dan patut juga Presiden Prabowo menelusuri dari proses keluarnya keputusan mendagri ini, jika terbukti kecerobohan yang karena ada kepentingan lain 'bermain' misalnya, patut diperhitungkan merencanakan reshuffle," tandasnya.

Mengkaitkan Kepentingan Bobby-Jokowi di Sengketa 4 Pulau Aceh-Sumut Bagian Retorika Politik?

Pengamat Politik dari Universitas Andalas (Unand) Andri Rusta menilai mengkaitkan polemik Empat Pulau Aceh-Sumatera Utara (Sumut) dengan kepentingan keluarga Presiden ketujuh RI Joko Widodo merupakan bagian dari retorika politik.

"Sengketa wilayah memang bisa menjadi arena persaingan politik, terutama jika ada potensi sumber daya alam seperti migas," ujar Andri saat dihubungi di Jakarta, Minggu (15/6/2025).

Gubernur Sumut Bobby Nasution yang tak lain mantu dari Jokowi, tentu menjadi pihak yang diuntungkan dengan kebijakan Kemendagri saat ini, dimana memberi kuasa atas kepemilikan pula tersebut. 

Namun menurut dia, alasan itu tidak bisa dijadikan dasar tanpa bukti yang jelas.

"Mengaitkannya langsung dengan 'kepentingan dinasti (Jokowi)' tanpa bukti yang jelas adalah bagian dari retorika politik yang perlu disikapi dengan hati-hati," kata dia.

Sebab menurut dia, dalam konteks hukum tata negara di Indonesia, penetapan batas wilayah, termasuk pulau-pulau, memiliki prosedur yang sangat jelas dan diatur dalam perundang-undangan. 

Proses ini melibatkan koordinasi antarlembaga dan berdasarkan data geografis serta historis yang akurat.

"Jika ada klaim mengenai kepemilikan pulau, seharusnya diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku, bukan melalui klaim sepihak," ungkapnya.

Sebaliknya menurut dia, tuduhan yang kini menyeret Bobby dan Jokowi merupakan sebuah spekulasi politik yang sering muncul dalam berbagai isu.

"Tanpa bukti konkret yang menunjukkan adanya arahan atau keterlibatan langsung dari Presiden Jokowi, atau Mendagri Tito Karnavian untuk menguntungkan pihak tertentu secara ilegal, sulit untuk membenarkan tuduhan tersebut," kata dia.

Sumber: Inilah