“Bahkan di kasus kami, ada sebuah kabupaten di Sumatera, saya kurang tahu apakah ada sekda atau BKAD-nya hadir pada pagi hari ini. Pengadaan tanah kuburan. Tanah kuburan Pak. Untuk proyek mati saja masih dikorup Pak,” kata Ghufron dalam agenda rapat koordinasi nasional Pengukuran Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) tahun 2024 yang digelar di gedung KPK, Jakarta, Rabu (3/7/2024).
Pengadaan tanah tersebut dikatakan Ghufron diduga dikorupsi. Akibatnya, tanah kuburan tidak bisa dimanfaatkan.
“Tanahnya miring enggak bisa digunakan untuk kuburan, harganya di-mark up. Proses pengadaan telah selesai tetapi tidak efektif,” ungkapnya.
Ghufron tidak menjelaskan soal detail masalah tersebut. Dia hanya menerangkan, pengadaan tanah kuburan tersebut pada akhirnya dipaksakan karena ada kepentingan antara pemilik dengan kepala daerah setempat.
“Dipaksa untuk kemudian mengadakan tanah kuburan di tempat itu karena pemiliknya ada kepentingan dengan bupati,” ujar Ghufron.
Artikel Terkait
Gus Yaqut Diperiksa KPK 8 Jam Soal Korupsi Kuota Haji, Kerugian Negara Rp 1 Triliun
Yaqut Cholil Qoumas Diperiksa KPK Lagi: Fakta Kasus Korupsi Kuota Haji 2024
Kritik Prabowo Soal Wisata Bencana: Sinyal Tegas Konsolidasi Kabinet dan Komunikasi Pemerintah
Said Didu Peringatkan Prabowo Soal Kudeta Sunyi, Soroti Tindakan Kapolri Listyo Sigit