Prof Yusril: Tak Ada Bukti yang Sesuai Putusan MK dan KUHAP pada Penetapan Firli sebagai Tersangka

"Keterangan yang dikemukakan ahli pada proses penyelidikan dan penyidikan hanya didasarkan pada hal-hal yang masih bersifat abstrak dan hipotetik, sehingga ahli berpikir dalam konteks speculative thinking, bukan mengungkapkan pikiran dengan keyakinan yang bersifat positive-conclusive yang didasarkan fakta-fakta atau alat bukti lain yang terungkap di persidangan," urainya.

Karena itu, jika keterangan ahli digunakan sebagai alat bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan, maka hakim praperadilan berkewajiban menilai fakta-fakta yang terungkap, untuk memastikan bahwa peningkatan status penyelidikan menjadi penyidikan benar-benar berdasar alasan dan pertimbangan hukum yang kokoh atau tidak.

"Karena keterangan itu mengandung sifat speculative-thinking yang mungkin berguna pada tataran filsafat, lebih-lebih dalam metafisika, tetapi tidak banyak manfaatnya dalam konteks penerapan hukum konkret, yang memerlukan tingkat kepastian tinggi," tambah Yusril.

Demikian juga alat bukti surat berupa foto atau potret yang dijadikan sebagai alat bukti, dia menilai barang itu tidak dapat dijadikan alat bukti surat berdasarkan Pasal 184 KUHAP.

"Potret atau foto itu tidak menerangkan apa-apa, kecuali menunjukkan dua orang sedang duduk, yang dikenal sebagai Firli dan SYL," katanya.

Yusril juga menuturkan, foto atau potret itu hanya dapat dijadikan sebagai petunjuk, bahwa memang ada pertemuan secara fisik dan faktual antara Firli dengan SYL.

"Alat bukti seperti itu baru bisa ditampilkan, setelah dihubungkan dengan alat-alat bukti yang lain yang terungkap dalam persidangan," katanya.

Selanjutnya, terkait dokumen berupa surat anonim tertanggal 1 Oktober 2023 berjudul 'Kronologi" yang tidak dapat dipertanggungjawabkan siapa pembuat dan pengirimnya, harus diuji kebenaran informasinya. Maka surat itu seharusnya tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti.

"Bisa saja surat itu ditujukan untuk memfitnah, karena tidak dapat membuktikan fakta kebenaran telah terjadi suatu perbuatan/tindak pidana sesuai Pasal 12 huruf e dan Pasal 12B UU Tipikor yang seolah-olah dilakukan Firli," pungkas Yusril.

Sumber: RMOL

BACA JUGA: