Di sisi lain, pengamat politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini menyebut bahwa selama PDIP berkuasa dua periode di bawah pemerintahan Jokowi, tidak sedikit kebijakan yang mendapat penolakan dari masyarakat. Mulai dari UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga Omnibus Law UU Cipta Kerja.
“Jadi, PDIP sama buruknya dengan kritik Megawati,” ujar Dedi Kurnia.
Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan tegas mengaku kesal terhadap watak penguasa saat ini yang dinilainya mulai mengarah pada rezim Orde Baru yang otoriter.
“Bolehkah kamu menekan rakyatmu? Bolehkah kamu memberikan apa pun kepada rakyatmu tanpa melalui perundangan yang ada di republik ini?” kata Megawati saat pengarahan Rakornas Relawan Ganjar-Mahfud se-Pulau Jawa di JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada Senin (27/11).
Presiden ke-5 RI itu menilai, rakyat saat ini seperti ditekan penguasa dengan mengabaikan perundang-undangan. Ia pun merasa seperti tak dihargai oleh negara dalam hal ini pemerintahan Jokowi.
“Saya manusia juga dong. Tetapi ya bayangkan, kok saya seperti tidak dihormati ya. Loh, saya jelek-jelek pernah presiden loh, dan masih diakui dengan nama Presiden ke-5 Republik Indonesia,” pungkasnya.
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
Rocky Gerung Kritik Sumbangan Rp17 Triliun untuk BoP vs Tragedi Siswa SD Bunuh Diri
Prabowo Diminta Tuntut Erick Thohir Secara Hukum: Dugaan Penyimpangan BUMN Diungkap
Jokowi Bekerja Mati-Matian untuk PSI: Analisis Motif Politik untuk Gibran dan Kaesang
Desakan Pencopotan Dahnil Anzar: Polemik Kata Cangkem ke Buya Anwar Abbas dan Kronologi Lengkap