Di sisi lain, pengamat politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini menyebut bahwa selama PDIP berkuasa dua periode di bawah pemerintahan Jokowi, tidak sedikit kebijakan yang mendapat penolakan dari masyarakat. Mulai dari UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga Omnibus Law UU Cipta Kerja.
“Jadi, PDIP sama buruknya dengan kritik Megawati,” ujar Dedi Kurnia.
Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan tegas mengaku kesal terhadap watak penguasa saat ini yang dinilainya mulai mengarah pada rezim Orde Baru yang otoriter.
“Bolehkah kamu menekan rakyatmu? Bolehkah kamu memberikan apa pun kepada rakyatmu tanpa melalui perundangan yang ada di republik ini?” kata Megawati saat pengarahan Rakornas Relawan Ganjar-Mahfud se-Pulau Jawa di JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada Senin (27/11).
Presiden ke-5 RI itu menilai, rakyat saat ini seperti ditekan penguasa dengan mengabaikan perundang-undangan. Ia pun merasa seperti tak dihargai oleh negara dalam hal ini pemerintahan Jokowi.
“Saya manusia juga dong. Tetapi ya bayangkan, kok saya seperti tidak dihormati ya. Loh, saya jelek-jelek pernah presiden loh, dan masih diakui dengan nama Presiden ke-5 Republik Indonesia,” pungkasnya.
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
Peran Dasco 2025: Jembatan Politik Megawati hingga Abu Bakar Baasyir untuk Stabilitas Indonesia
Pencopotan Ijeck sebagai Ketua Golkar Sumut Dikritik, Dinilai Tidak Pada Saatnya
Musa Rajekshah (Ijeck) Dicopot dari Ketua DPD Golkar Sumut, Ini Kata dan Penggantinya
Dokter Tifa Klaim Ijazah Jokowi di Polda Metro Berbeda dengan di Bareskrim, Sebut Pelanggaran HAM