Upapa membangun pertahanan yang kuat harus dengan sistem yang terpusat. Sistem pertahanan tersebut, kata Gus Yahya, tidak boleh jauh dari ibu kota.
"Dimana-mana di dunia pertahanan dan keamanan dikendalikan dari satu central security system, dan membangun sistem sekuriti yang terpusat itu membutuhkan infrastruktur besar-besaran. Nah ini kalau insfrastruktur itu tidak boleh jauh dari ibu kota, karena kontrolnya dari kepala pemerintahan," jelas Gus Yahya.
Dirinya menilai Jakarta dan Pulau Jawa sudah tidak bisa menjadi tempat untuk membangun infrastruktur pertahanan.
Sehingga dipilih Kalimantan Timur sebagai tempat untuk pembangunan IKN.
"Di situ masih leluasa membangun space pusat kendali pertahanan. Ditempatkan di Kalimantan Timur, kenapa enggak Kalimantan Tengah, karena bisa untuk fasilitas pelabuhan maupun pelabuhan pertahanan dekat dengan pantai. Ini juga menjadi pusat kendali untuk surveillance terhadap kegiatan ekstrasi sumber daya alam," tutur Gus Yahya.
Kebijakan ini, menurut Gus Yahya, telah melalui kajian yang sangat besar dan membutuhkan studi yang ekstensif.
Sebelumnya, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengatakan, Indonesia butuh pemerataan pertumbuhan. Namun, pemerataan itu bukan dengan pembangunan hanya di satu kawasan.
Hal ini disampaikan Anies menanggapi gagasan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menolak Ibu Kota negara dipindahkan dari DKI Jakarta ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan.
"Yang dibutuhkan di Indonesia hari ini adalah pemerataan pertumbuhan. Di mana pembangunan itu dilakukan bukan hanya di satu lokasi, tapi di banyak lokasi," kata Anies saat ditemui di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Minggu (26/11/2023)
Sumber: Tribunnews
Artikel Terkait
Nadiem Makarim Bantah Harga Chromebook Rp 10 Juta, Ini Harga Riil di Sidang Tipikor
PBNU Tetapkan Kembali KH Yahya Cholil Staquf Sebagai Ketua Umum: Jadwal Muktamar NU 2026
Yaqut Cholil Qoumas Diperiksa KPK Lagi: Perkembangan Terbaru Kasus Korupsi Kuota Haji 2023-2024
Kontroversi Video Rektor UGM: Perbedaan Tahun Kelulusan Jokowi Dikritik Netizen