"Bagi mereka yang tidak merasakan keadilan maka yang namanya keadilan itu menjadi penting. Saya rasa suara-suara di sini adalah suara-suara mereka yang mementingkan agar kita kembali ke jalur Indonesia di titik awal yaitu menghadirkan keadilan sosial," tutur Sabtu (26/11/2023).
Dalam paparannya, Anies berencana mengganti program Food Estate (lumbung pangan) yang masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN) era Presiden Joko Widodo (Jokowi), dengan sistem contract farming. Ia menilai program lumbung tersebut dianggap tidak memberikan kesejahteraan kepada petani.
"Mengapa food estate tidak menjadi opsi, karena ini adalah pendekatan negara secara sentralistik. Kedua, kepastian hasil tani hanya pada mereka yang berada di kawasan food estate dan ini praktiknya sebuah produksi pertanian berbasis korporasi," ujar Anies.
Jadi, kata Anies, artinya petani yang selama ini sudah memainkan peranan diberikan kesempatan bermain lebih besar lagi. Alasan lain mengapa food estate bukan lagi menjadi opsi untuk diteruskan, karena produknya sulit masuk ke dalam rantai pasok produk pertanian Indonesia.
"Fokus di food estate di ekstensifikasi lahan milik pemerintah untuk meningkatkan produksi. Efeknya banyak problem-problem lingkungan hidup bermunculan karena ekologi di tempat itu rusak," tutur mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
Pernyataan Anies itu sejalan dengan temuan dari organisasi Greenpeace yang menyebut pembukaan lahan seluas 700 hektare untuk Food Estate kebun singkong di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, justru memicu terjadinya banjir hebat pada 2021.
Sumber: inilah
Artikel Terkait
KPK Geledah 3 Lokasi & Amankan Dokumen Kasus Suap Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya
Dokter Tifa Kritik Gelar Perkara Ijazah Jokowi: Hanya Ditunjukkan 10 Menit, Tidak Boleh Disentuh
Gus Yaqut Diperiksa KPK 8 Jam Soal Korupsi Kuota Haji, Kerugian Negara Rp 1 Triliun
Yaqut Cholil Qoumas Diperiksa KPK Lagi: Fakta Kasus Korupsi Kuota Haji 2024