Utang RI Meningkat di Era Jokowi, IUP Jadi Bancakan Oligarki

- Senin, 20 November 2023 | 20:30 WIB
Utang RI Meningkat di Era Jokowi, IUP Jadi Bancakan Oligarki



GELORA.ME - DPP Nasional Corruption Watch (NCW) kembali menyoroti rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) menarik utang Rp648,1 triliun pada 2024. Tujuannya, menekan defisit hingga membiayai investasi di Tanah Air.  


Berdasar Buku II Nota Keuangan RAPBN 2024, penarikan utang ini lebih tinggi dari outlook APBN 2023 sebesar Rp406,4 triliun. Tetapi lebih rendah dari realisasi 2022 sebesar Rp696 triliun.

 




Pinjaman utang luar negeri Indonesia pada saat Covid-19 melanda dunia belum dijelaskan dengan gamblang oleh Presiden Jokowi peruntukannya.


Menurut NCW, saat pandemi (Covid-19) hanya disampaikan bahwa pendapatan turun, belanja pemerintah naik.

 

“Jika hanya dijelaskan bahwa saat pandemi Covid-19 pendapatan pemerintah turun dan pengeluaran naik, maka pasti muncul beragam pertanyaan di benak masyarakat,  berapa banyak yang digunakan untuk penanggulangan Covid-19 totalnya?” tutur Ketua Umum DPP NCW, Hanifa Sutrisna, dalam keterangannya, di Jakarta, Senin (20/11).


Dari data yang NCW peroleh, pemerintah Jokowi melakukan penarikan utang pada 2020 hingga Rp1.229,6 triliun, dan pada 2021 sebesar Rp870,5 triliun. Sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, meski sudah berencana menarik utang pada 2024 sebesar Rp648 triliun, pemerintah tak akan ugal-ugalan.

 

Berdasar data Kementerian Keuangan dalam Buku APBN KiTA edisi Agustus, utang pemerintah pusat hingga 31 Juli 2023 tercatat sebesar Rp 7.855,53 triliun yang terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 6.985,2 triliun dan pinjaman sebesar Rp 870,33 triliun.

 

“Kami sangat paham apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, namun yang tidak bisa kami mengerti, kenapa mesti menambah utang sedemikian besar di akhir pemerintahan Jokowi ini? Apa tidak ada alternatif lain?” tegas Hanif.

 

Lanjut dia, jika melihat sumber pendapatan negara dari pendapatan pajak dan PNBP bisnis pertambangan, semestinya pemerintahan Jokowi tidak akan mengalami defisit anggaran untuk membayar utang yang akan jatuh tempo tahun 2023 ini.  

Halaman:

Komentar