“Artinya Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 yang digunakan oleh Gibran Rakabuming Raka selaku Wali kota Surakarta untuk dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai Calon Wakil Presidennya Prabowo Subianto hanya disetujui oleh 3 Hakim MK dari 9 Hakim MK yang tidak memenuhi sarat suara mayoritas Hakim Konstitusi yang berakibat tidak sah pencalonan Gibran Rakabuming Raka tersebut,” kata koordinator TPDI Petrus Selestinus, Rabu (1/11).
Dua hakim MK yang menyetujui syarat maju pilpres di bawah umur 40 tahun tetapi menjabat jabatan level provinsi adalah Enny Nurbaningsih dan Daniel Yusmic.
Tiga hakim yang menyetujui permohonan dengan frasa kepala daerah yakni Anwar Usman, Manahan Sitompul, dan Guntur Hamzah. Sedangkan yang menolak adalah Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Arief Hidayat, dan Suhartoyo.
Saat ini, Gibran maju cawapres mendampingi Prabowo Subianto dengan bekal menjabat sebagai Wali Kota Solo. Atas dasar tersebut, para pelapor menilai pencalonan Gibran tidak sah, karena pertimbangan dua hakim yang mengabulkan gugatan, spesifik untuk kepala daerah level gubernur.
Sumber: kumparan
Artikel Terkait
Prabowo Subianto Gelar Pertemuan Rahasia dengan Oposisi, Bahas Kebocoran Anggaran Triliunan
Kaesang Pangarep Berjanji Keras di Rakernas PSI: Targetkan Kemenangan Besar di Pemilu 2029
Nadiem Makarim Bantah Harga Chromebook Rp 10 Juta, Ini Harga Riil di Sidang Tipikor
PBNU Tetapkan Kembali KH Yahya Cholil Staquf Sebagai Ketua Umum: Jadwal Muktamar NU 2026