Jika Loloskan Gibran Nyapres, MK Ibarat Main Api Neraka!

GELORA.ME - Gugatan batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) menjadi pertaruhan bagi Mahkamah Konstitusi (MK). Jika tidak bijak mengambil keputusan, maka MK bisa diibaratkan bermain api neraka.

Pendapat ini disampaikan Ketua Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Adhie M Massardi menanggapi rencana putusan perkara gugatan Pasal 169 huruf q UU Pemilu tentang “Persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah: berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” pada Senin mendatang (16/10).

Sebagaimana diketahui, ada lebih dari 10 gugatan (judicial review) diajukan berbagai pihak ke MK terkait persyaratan batas minimal usia 40 tahun capres-cawapres.

Menurut jubir presiden era Gus Dur ini, episentrum gonjang-ganjing batas minimal umur capres-cawapres ada di Istana. Ini trik memuluskan Gibran Rakabuming Raka, anak sulung Presiden Widodo yang yang masih berusia 36 tahun agar bisa masuk bursa pilpres.

Asusila Politik

Gugatan terhadap UU yang membatasi umur, dalam konteks jabatan apa pun, menurut Adhie tidak masalah karena bagian dari berdemokrasi dan menghormati hak asasi manusia.

“Tapi jika langkah ini dipakai hanya untuk memuluskan kepentingan satu orang, anak penguasa agar bisa masuk bursa pilpres, bisa disebut perbuatan political immoral (asusila politik) dan gugatan atas pasal itu dianggap memperkosa undang-undang,” tegas Adhie kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (12/10).

Political immoral akan terasa lebih vulgar lagi jika publik membaca dalam perspektif “dinasti”. Sebab, salah satu penggugat adalah PSI, partai pimpinan Kaesang  Pangarep yang tak lain anak Joko Widodo.

Terlebih, tempat gugatan ada di MK yang diketuai paman Kaesang, Anwar Usman. Sementara hasil dari gugatan itu, nantinya disinyalir demi kepentingan anak pertama Jokowi, Gibran untuk masuk bursa Pilpres 2024.

Oleh sebab itu, kata Adhie, jika pada akhirnya demi hukum Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan atas Pasal 169 huruf q UU Pemilu, dengan mengubah batasan umur menjadi 21, 30, 35 atau bahkan menghapusnya dari UU Pemilu, tidak masalah, sepanjang itu berlaku untuk pemilu setelah ini, yakni tahun 2029.

Sebab dengan rentang waktu yang sangat pendek, tinggal beberapa hari jelang batas akhir pendaftaran capres/cawapres ke KPU, perubahan atas pasal pembatasan umur minimal calon presiden/wakil presiden ini tidak bisa berlaku bagi semua warga negara. Tidak equality before the law.