"Saya berharap jangan ada stigma dan persepsi yang menghakimi terlebih dahulu. Biarkanlah proses hukum berlangsung dengan baik dan saya siap menghadapi," terangnya.
Perintah Surya Paloh
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem Surya Paloh mengakui, dirinyalah yang meminta SYL mengundurkan diri dari kabinet Jokowi.
"Ini yang paling penting yang saudara ketahui, NasDem tetap pada komitmen, ada permasalahan, jangan lari dari masalah, hadapi masalah," kata Surya Paloh.
Surya menegaskan, NasDem tetap ingin mengedepankan semangat pemberantasan korupsi.
"Kami ingin agar bisa memberikan semangat dan nilai kepeloporan, selalu ke depan dalam upaya pemberantasan korupsi, agar diri kita bisa lebih baik," tuturnya.
Kode keras Jokowi
Skandal korupsi yang menyeret nama Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, ikut dibumbui perseteruan politik antara Jokowi dengan Partai Nasdem.
Tak hanya itu, SYL yang disebut sudah jadi tersangka kasus rasuah, menjadi kode keras Presiden Jokowi untuk 'bersih-bersih' kabinet dari Partai Nasdem. Setidaknya, itulah yang menjadi penilaian Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis.
Agung menilai, isu perombakan kabinet yang semakin kencang tatkala Mentan Syahrul Yasin Limpo terseret korupsi adalah indikasi kuat Jokowi hendak mendepak Partai Nasdem dari lingkaran kekuasaan.
"Kasus ini seolah memberi petunjuk bahwa Jokowi ingin 'mendepak' NasDem dari Istana," kata Agung Baskoro kepada Suara.com.
Ia mengambil contoh kasus yang menurutnya serupa, yakni eks Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate.
Johnny, sambung Agung, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi persis setelah Partai Nasdem secara resmi mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden pada Pilpres 2024.
Tanda-tanda rencana Jokowi ini juga terlihat saat Budi Arie Setiadi, yang berasal dari Ketua Projo, ditunjuk menggantikan Johnny G Plate.
"Jika benar SYL di-reshuffle dan posisinya digantikan bukan oleh kader NasDem, semakin jelas arah kebijakan Presiden Jokowi," tegas Agung.
Sumber: suara
Artikel Terkait
Gus Yaqut Diperiksa KPK 8 Jam Soal Korupsi Kuota Haji, Kerugian Negara Rp 1 Triliun
Yaqut Cholil Qoumas Diperiksa KPK Lagi: Fakta Kasus Korupsi Kuota Haji 2024
Kritik Prabowo Soal Wisata Bencana: Sinyal Tegas Konsolidasi Kabinet dan Komunikasi Pemerintah
Said Didu Peringatkan Prabowo Soal Kudeta Sunyi, Soroti Tindakan Kapolri Listyo Sigit