Selamat menilai, seorang pejabat negara yang maju di Pilpres maupun Pileg tidak mungkin bisa fokus di pekerjaannya sehingga sudah selayaknya mundur.
"Tidak mungkin bisa fokus menjalankan tugasnya sebagai pejabat negara jika ada keinginan menjadi presiden maupun wakil presiden. Begitu juga pejabat negara lainnya yang hendak mengikuti pemilihan legisatif, wajib mundur tidak bisa ditawar-tawar lagi," kata Selamat.
Selamat menambahkan, lain halnya dengan jabatan eksekutif seperti presiden, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, bupati wakil bupat yang tertuang di UU Pemilu pasal 170 ayat 1.
Itulah sebabnya, Ganjar Pranowo tidak perlu mundur dari jabatannya sebagai Gubernur Jawa Tengah meski sama-sama maju dalam Pilpres 2024.
"Untuk kepala daerah seperti Ganjar Pranowo, bakal capres dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) harus meminta izin terlebih dulu kepada presiden untuk maju dalam pilpres," jelas Selamat.
Sumber: suara
Artikel Terkait
Dokter Tifa Kritik Jokowi di Rakernas PSI: Strategi Playing Victim?
Prabowo Subianto Temui Siti Zuhro & Susno Duadji: Pertemuan Oposisi atau Dialog Biasa?
Kritik Gatot Nurmantyo ke Kapolri: Analisis Hukum dan Dampaknya bagi Institusi Polri
Jokowi dan PSI: Komitmen Politik Pasca Jabatan, Janji Turun ke Daerah hingga Kontroversi