Menurut Dedi, dalam konteks kepemimpinan nasional seharusnya yang dibahas bukanlah soal mulai dari nol, tetapi soal kepiawaian pemimpin dalam melanjutkan pembangunan. Artinya, jika sebelumnya ternyata tidak sesuai koordinat, maka dengan terpaksa tentu harus memulai arah baru, tidak kemudian harus melanjutkan.
"Tetapi, jika memang sudah tepat, maka baiknya tinggal lanjutkan," demikian Dedi menekankan.
Dedi kemudian mencontohkan kebijakan Jokowi yang tidak perlu dilanjutkan yakni utang negara yang saat ini ditinggalkan Jokowi. Ia memandang tidak dapat dilanjutkan.
"Itulah sebab harus ada kebijakan ekstrem yang bahkan harus menghapus kebijakan rezim terdahulu. Jokowi mungkin baik, tetapi tidak haram untuk tidak diikuti penerusnya," pungkasnya.
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
DPR Kena Prank? Dana Reses Rp702 M Bikin Warga Geram, Ternyata Ini Alasannya!
Prabowo vs Geng Solo: Rakyat Dukung Penuh Pemberantasan Korupsi!
Profesor Ikrar Bongkar Bahaya Legacy Jokowi: Syarat Wapres Tak Lulus SMP Ancam Masa Depan Indonesia!
Ijazah Jokowi & Gibran Diklaim Palsu, Iwan Fals Beri Sindiran Pedas!