Alexander Marwata Ungkap Ada Calon Kepala Daerah Akan Serahkan Uang Miliaran ke Parpol, Tapi...

GELORA.ME -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak bisa menjerat pengurus partai politik (parpol) yang bukan penyelenggara negara atau pejabat dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi. Sebab, wewenang KPK terbatas hanya bisa menindak aparat penegak hukum atau penyelenggara negara.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, menyikapi banyak perkara korupsi di mana uang hasil tindak kejahatan itu mengalir ke pengurus parpol atau untuk kegiatan parpol, namun tidak bisa diproses hukum oleh KPK.

"Memang ada kelemahan UU mungkin salah satunya ini. Para pengurus partai itu tidak termasuk dalam kategori penyelenggara negara," ujar Alex kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu malam (7/6).

Alex mengaku, pernah mendapatkan informasi adanya penyerahan uang dari calon kepala daerah yang berasal dari pengusaha kepada parpol.

"Saya sendiri pernah di WA, terkait dengan akan adanya penyerahan uang ke salah satu partai, 'tangkap dong Pak Alex, ini jelas orang itu bawa duit berapa miliar dan ini akan diantar ke partai tertentu'. Itu informasi sudah klir, tapi kemudian setelah kami kaji, lah yang memberikan ini juga bukan penyelenggara negara, artinya mungkin dia masih baru akan mencalonkan sebagai kepala daerah. Dia seorang pengusaha, kemudian akan menyerahkan uang itu ke partai atau ke salah satu pengurus partai yang juga bukan penyelenggara negara," jelas Alex.

Alex mengaku, KPK tidak bisa bertindak jika tidak melibatkan aparat penegak hukum ataupun penyelenggara negara, sesuai dengan UU KPK.