Pengutusan pasukan pemantau perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan penyelenggaraan referendum oleh PBB di wilayah-wilayah yang oleh Prabowo disebut sebagai "daerah sengketa".
"PBB perlu mengatur dan melaksanakan referendum di wilayah-wilayah sengketa untuk memastikan secara obyektif keinginan mayoritas penduduk di berbagai wilayah sengketa tersebut," kata Prabowo pada Sabtu (3/6).
Usulan itu menuai respon yang beragam, termasuk pernyataan resmi dari juru bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina Oleg Nikolenko yang menegaskan menolak usulan dari Prabowo.
Nikolenko mengapresiasi perhatian atas upaya mengembalikan perdamaian ke Rusia, tapi ia menyebut usulan tersebut "seperti menarik kesimpulan dari sejarahnya sendiri."
"Rusia harus mundur dari wilayah Ukraina, dan Ukraina berhak mengembalikan integritas wilayahnya sesuai perbatasan yang diakui internasional. Tidak ada skenario alternatif," ujar Nikolenko.
Sumber: newsworthy
Artikel Terkait
Adimas Resbob Ditahan, Ancaman Hukuman 10 Tahun Penjara untuk Ujaran Kebencian Suku Sunda
Nadiem Copot 2 Pejabat Penolak Proyek Chromebook: Fakta Korupsi Rp2,1 Triliun
KPK Geledah 3 Lokasi & Amankan Dokumen Kasus Suap Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya
Dokter Tifa Kritik Gelar Perkara Ijazah Jokowi: Hanya Ditunjukkan 10 Menit, Tidak Boleh Disentuh