"Secara kuantitatif kontribusi calon wakil presiden itu harus 12 persen," katanya.
Akan tetapi salah memilih calon wakil presiden itu diangap merupakan sebuah langkah yang bakal menjadi preseden buruk bagi mereka.
"Itu yang benar-benar harus kita kaji, harus benar-benar kita berhitung kalkulasinya harus presisi, tidak bisa sembrono," ujar Willy.
Cawapres Anies Jadi Kartu As
Sementara itu pengamat politik Hendri Satrio menilai desakan Demokrat ke Anies untuk mengumumkan nama cawapres cukup masuk akal.
Sebab dalam pilpres 2024 mendatang, para pasangan calon nantinya hanya punya waktu 75 hari untuk berkampanye. Sehingga semakin cepat diputuskan akan semakin matang persiapan untuk memenangi kontestasi Pilpres 2024.
"Terkait calon wakil presiden mungkin yang diharapkan adalah segera diumumkan karena waktu kampanyenya memang agak berbeda dengan 2019. Kali ini hanya 75 hari, yang artinya memang tidak panjang waktunya," kata dia.
Tetapi di satu sisi, sebagai penantang, lanjutnya, cawapres memang dianggap bisa menjadi kartu AS yang harus disimpan sebelum ketahuan oleh lawan. Sehingga memang bisa dijaga kapan waktu yang tepat untuk dikeluarkan.
Maka itu, Hendri Satrio mengingatkan, mengumumkan figur cawapres Anies juga berarti membuka kartu As koalisi tersebut. Sehingga perlu pertimbangan yang matang dalam menentukan figur yang akan dipilih sebagai calon wakil presiden.
Sumber: poskota
 
                         
                                 
                                             
                                             
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                
Artikel Terkait
MKD DPR Tolak Pengunduran Diri Rahayu Saraswati, Dituding Cari Muka ke Prabowo
KPK Diminta Usut Tuntas Kasus Whoosh, Libatkan Mantan Pejakat
Rismon Sianipar Klaim Prabowo Tahu Soal Ijazah Gibran: Fakta dan Perkembangan Terbaru
Dugaan Mark Up Proyek Kereta Cepat Whoosh: DPR Dukung KPK Usut Tuntas