Legislator NasDem Kalbar ini menegaskan, insiden di Ketapang tidak boleh terulang dan harus menjadi pelajaran berharga. Ia menyoroti lemahnya pengawasan terhadap aktivitas investasi asing, mulai dari izin tambang, izin tinggal, hingga kepatuhan hukum.
Syarif Amin mengingatkan agar Kalimantan Barat tidak mengalami situasi serupa seperti di Morowali, di mana pengawasan terhadap perusahaan dan WNA dinilai longgar. "Indonesia dan Kalbar terbuka untuk investasi, tapi jangan sampai kepentingan masyarakat lokal dan kedaulatan hukum diabaikan," ujarnya.
Desakan untuk Penindakan Hukum yang Tegas
Syarif Amin mendesak aparat berwenang untuk segera mengusut tuntas kasus ini. Pemeriksaan harus mencakup legalitas izin tinggal dan kepemilikan senjata para WNA yang terlibat. Setiap pelaku yang terlibat pengeroyokan dan perusakan harus diproses tegas sesuai hukum Indonesia.
"Ini sudah menyangkut kedaulatan negara. Anggota TNI diserang, bahkan pelaku membawa airsoft gun. Ini sangat berbahaya. Harus ditindak tegas untuk efek jera dan memastikan hukum Indonesia dihormati," pungkas Syarif Amin.
Artikel Terkait
Bentrokan TKA China vs Pekerja Lokal di Proyek IPIP Kolaka: 4 WNA Diamankan Polisi
Bentrokan di Tambang Nikel IPIP Kolaka: Kronologi TKA China Aniaya Pekerja Lokal & Respons Polisi
Longsor Cisarua Bandung: 23 Marinir Tertimbun, 4 Meninggal Dunia | Update Evakuasi
Suami Korban Jambret Sleman Jadi Tersangka, Ini Kronologi Lengkap Hingga 2 Pelaku Tewas