Politik Akuntabel: Partai Harus Siap Diperiksa Rakyat, Tegas Partai Perindo
Transparansi politik kini menjadi kebutuhan mutlak bagi partai politik untuk menjaga legitimasi di mata rakyat. Isu keterbukaan kinerja pemimpin mengemuka seiring menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap partai-partai di Indonesia.
Komitmen Transparansi Partai Perindo
Ketua Umum Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo, menegaskan bahwa partai politik harus siap diawasi publik dalam setiap kebijakan dan kinerjanya. Pernyataan ini disampaikan dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan perayaan Hari Lahir ke-11 Partai Perindo di Ancol, Jakarta Utara.
"Transparansi adalah standar minimum politik yang sehat," tegas Angela. Ia menambahkan bahwa politik akuntabel tidak bisa dilepaskan dari budaya partai yang terbuka terhadap kritik dan evaluasi publik.
Laporan Publik Kinerja DPRD
Sebagai langkah konkret menerapkan politik akuntabel, Partai Perindo meluncurkan laporan publik kinerja anggota DPRD Partai Perindo di seluruh Indonesia. Langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab politik kepada rakyat dan pondasi menegakkan kepercayaan publik.
"Untuk pertama kalinya, Perindo meluncurkan laporan publik kinerja DPRD Perindo di seluruh Indonesia. Apa yang sudah dicapai kita sampaikan, apa yang perlu diperbaiki kita akui dan kita perbaiki," jelas Angela.
                        
                                
                                            
                                            
                                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
Artikel Terkait
Septic Tank Komunal & Biogas Jakarta Timur: Solusi Sanitasi & Hemat Gas 200 Ribu/Bulan
Kakek 82 Tahun di Pangkep Tewas Hanyut di Sungai, Sempat Hilang 3 Hari
Uya Kuya Ditelepon Jenderal Gara-Gara Video Hoaks Gaji DPR, Ini Fakta Sebenarnya
KPK Periksa Intensif 10 Tersangka OTT Riau, Termasuk Gubernur Abdul Wahid