Proyek Whoosh Bikin Negara Tekor, DPR Singgung Jebakan ‘Sunk Cost Fallacy’

Pemerintah Indonesia didesak untuk segera melakukan restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Whoosh. Langkah ini dinilai penting untuk menghentikan jebakan sunk cost fallacy yang membelit proyek ini.

Apa Itu Sunk Cost Fallacy dalam Proyek Whoosh?

Anggota Komisi XI DPR RI, Amin Ak, menjelaskan bahwa sunk cost fallacy adalah kondisi dimana sebuah kebijakan terus dipertahankan hanya karena sudah menelan biaya yang sangat besar, meskipun terbukti tidak efisien dan justru membebani rakyat.

“Sejak awal proyek ini tidak layak secara ekonomi maupun sosial, tetapi terus dijalankan karena sudah terlanjur berbiaya besar. Ini contoh klasik sunk cost fallacy dalam kebijakan publik,” ujar Amin di Jakarta, Minggu (2/11/2025).

Dalam teori ekonomi, sunk cost merujuk pada biaya yang sudah dikeluarkan dan tidak dapat dikembalikan. Kesalahan terjadi ketika pemerintah memutuskan untuk melanjutkan proyek yang merugi hanya karena merasa 'sayang' dengan uang yang telah dikeluarkan, padahal keputusan seharusnya berdasarkan prospek manfaat di masa depan, bukan biaya di masa lalu.

Beban Keuangan Proyek Kereta Cepat Whoosh

Amin menyinggung bahwa proyek yang dijanjikan sebagai simbol kemajuan teknologi ini justru menjadi beban keuangan negara. Berikut adalah data finansial yang diungkapkan:

• Total biaya proyek membengkak hingga USD 7,9 miliar.
• Utang ke China Development Bank (CDB) mencapai USD 5,5 miliar atau setara Rp 90 triliun.
• Laporan keuangan 2024 mencatat kerugian hingga Rp 2,6 triliun.

3 Alasan Awal Penolakan PKS terhadap KCJB

Fraksi PKS di DPR mengaku telah menolak proyek KCJB sejak awal dengan tiga alasan utama:

1. Prioritas APBN yang Salah: Saat itu, prioritas APBN seharusnya difokuskan pada penanganan Covid-19 dan dampaknya bagi rakyat kecil, bukan proyek infrastruktur berisiko tinggi.
2. Inkonsistensi Kebijakan: Janji bahwa proyek ini adalah investasi China tanpa dana APBN dan jaminan pemerintah ternyata tidak terealisasi.
3. Kalkulasi Investasi yang Keliru: Proyek ini justru memperburuk kondisi fiskal di tengah tingginya utang negara.