Hubungan Sipil-Militer Indonesia: Kunci Menuju Negara Berdaulat dan Kesejahteraan Rakyat

Margarito juga menyoroti pemahaman Presiden Prabowo Subianto mengenai konsep Negara Kesejahteraan. "Pak Prabowo memahami konsep kenegaraan secara detail. Ia menyadari bahwa pemerintahan, tentara, polisi, dan institusi lainnya berada di bawah Presiden," ujarnya.

Pemimpin yang baik, menurut Margarito, harus memahami bahwa negara bertanggung jawab mengurus rakyat dari lahir hingga meninggal. "Urusan pangan, sandang, pendidikan, perumahan, dan kesehatan semuanya menjadi tanggung jawab negara," jelasnya.

Disebutkan bahwa sejak 1945, Indonesia telah memiliki 14 departemen - jumlah yang lebih banyak dibandingkan Amerika Serikat saat itu. "Ini membuktikan bahwa dasar negara kita memang mengutamakan kesejahteraan rakyat," papar Margarito.

Aktivis muda asal Aceh, Muhammad Fadli, menambahkan bahwa peran aktif masyarakat juga crucial. "Masyarakat tidak boleh sepenuhnya menyerahkan urusan kepada militer," katanya. Ia menegaskan bahwa kedaulatan dan kemakmuran Indonesia hanya dapat dicapai melalui persatuan masyarakat dan penguatan militer.

"Penguatan militer diperlukan untuk mendukung kebijakan presiden dan memastikan program pemerintah sampai ke masyarakat kecil dan pedesaan," tandas Fadli.