Hubungan Sipil-Militer Indonesia: Kunci Menuju Negara Berdaulat dan Kesejahteraan Rakyat

Kekuatan militer Indonesia terus menunjukkan peningkatan signifikan dengan modernisasi alutsista, memperkuat posisi strategis negara di kawasan global. Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis menekankan bahwa hubungan sipil-militer merupakan pilar penting menuju Indonesia yang berdaulat.

Dalam diskusi "Redefinisi Hubungan Sipil-Militer Menuju Indonesia Kuat & Berdaulat" di Jakarta, Margarito menjelaskan bahwa para pendiri bangsa tidak memisahkan secara tegas antara unsur sipil dan militer. "Mereka memandang kita sebagai satu kesatuan politik untuk bangsa dan negara," ujarnya.

Margarito mengingatkan bahwa konsep pemisahan ketat antara sipil dan militer berasal dari tradisi Barat. "Dalam sejarah tata negara universal, konsep ini muncul dari kelompok oligarkis dan aristokrat masa lalu," tegasnya. Ia mengajak bangsa Indonesia untuk cerdas mengenali maksud tersembunyi dari konsep asing tersebut.

"Konsep-konsep asing ini berpotensi memecah belah bangsa jika tidak diwaspadai. Mereka menyadari bahwa persatuan kita akan menciptakan kekuatan dan kemajuan," tambah Margarito.

Menurutnya, hubungan ideal antara sipil dan militer harus harmonis tanpa pertentangan. "Saya tidak menyetujui konsep pembedaan keras antara sipil dan militer, antara negara dan masyarakat," tegas pakar hukum tata negara ini.