Mahfud MD memaparkan bahwa biaya pembangunan Kereta Cepat Whoosh per kilometer di Indonesia mencapai $52 juta USD. Angka ini disebutnya sangat kontras dengan biaya pembangunan serupa di Tiongkok yang hanya sekitar $17-18 juta USD per kilometer.
"Ini siapa yang menaikkan? Uangnya ke mana? Naik tiga kali lipat. 17 juta dolar AS ya, dolar Amerika nih, bukan rupiah, per kilometernya menjadi 52 juta dolar AS di Indonesia. Nah itu mark up. Harus diteliti siapa yang dulu melakukan ini," tegas Mahfud MD kala itu.
Menanggapi hal tersebut, KPK sempat mengimbau Mahfud MD untuk membuat laporan resmi pada 16 Oktober 2025. Puncaknya, pada 26 Oktober 2025, Mahfud menyatakan kesiapannya untuk dipanggil dan memberikan keterangan. KPK kemudian mengonfirmasi pada 27 Oktober 2025 bahwa kasus ini telah berstatus penyelidikan sejak awal tahun 2025.
KPK Imbau Masyarakat Tetap Gunakan Layanan Whoosh
Di tengah berlangsungnya proses hukum, KPK mengimbau masyarakat untuk tetap menggunakan layanan Kereta Cepat Whoosh. Budi Prasetyo menyampaikan, "Silakan masyarakat untuk tetap bisa menggunakan layanan kereta cepat sebagai salah satu mode transportasi."
Imbauan ini disampaikan agar proses hukum yang sedang berjalan tidak mengganggu operasional dan pelayanan publik dari PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), operator Whoosh. Sebagaimana diketahui, kepemilikan saham proyek ini didominasi oleh PT KAI melalui konsorsium BUMN.
Artikel Terkait
Tragis! Asrama Putri Ponpes Situbondo Ambruk, Tewaskan 1 Santriwati dan Lukai Belasan Lainnya
Dugaan Mark-Up Proyek Kereta Cepat Whoosh: KPK Didesak Periksa Jokowi dan 4 Eks Menteri
DPRD DKI Usul Tambah Rp550 Miliar di RAPBD 2026 untuk Perbaikan Jalan, Drainase, dan PJU
Pembantaian El Fasher: 1.500 Warga Sipil Sudan Dibantai RSF dalam 3 Hari, Bukti Satelit Ungkap Kekejaman