Partai Buruh memberikan rapor merah kepada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dalam evaluasi satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyatakan kondisi ketenagakerjaan Indonesia masih jauh dari harapan dan cenderung memburuk. Hal ini ditandai dengan maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) dan munculnya kasus korupsi di lingkungan Kemenaker.
"Rapor untuk Menteri Ketenagakerjaan dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan adalah merah. Nilainya hanya 5 dari 10. Mereka belum mampu menyelesaikan persoalan mendasar di dunia kerja," tegas Said Iqbal dalam keterangan tertulisnya kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Minggu, 19 Oktober 2025.
Menurut penilaian Partai Buruh, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor dinilai belum menghadirkan terobosan kebijakan yang konkret untuk menjawab persoalan pekerja dan buruh di Indonesia.
Beberapa masalah klasik yang masih belum terselesaikan meliputi upah buruh yang rendah, praktik outsourcing tanpa batas, sistem kontrak kerja berkepanjangan, kurangnya perlindungan bagi pekerja perempuan, serta maraknya tenaga kerja asing (TKA) non-ahli.
Artikel Terkait
Mardiansyah Semar Sebut Kasus Ijazah Jokowi Orkestrasi Politik Pasca Pilpres 2024
Bigmo Bongkar Modus Resbob Hampir Korupsi Donasi Banjir Rp185 Juta di Podcast Deddy Corbuzier
Viral Patung Liberty Roboh di Brasil: Fakta, Penyebab, dan Kronologi Lengkap
Bupati Situbondo Turun Tangan Bantu Kakek Masir: Kronologi & Tuntutan 2 Tahun Penjara Kasus Burung Cendet