Janji Prabowo Tindak Jenderal Beking Tambang Ilegal Dinilai tak Sekadar Gertak Sambal

“Ketegasan sikap ini bukan kali pertama ditunjukkan oleh Presiden Prabowo. Beberapa bulan lalu, Presiden Prabowo juga melakukan sebuah tindakan tegas terhadap keberadaan tambang ilegal berupa pencabutan sejumlah izin usaha pertambangan (IUP) bermasalah di Raja Ampat Papua oleh Presiden Prabowo,” kata Bawono kepada Inilah.com, dikutip Sabtu (16/8/2025)d

Menurut dia, sikap tegas Prabowo itu merupakan langkah pemerintah untuk mengelola sumber daya alam lebih baik di Indonesia.

“Semua itu tentu saja patut diapresiasi, karena kebijakan diambil tersebut tidak semata-mata merupakan sebuah respons cepat atas suara-suara keresahan dari publik luas terhadap aktivitas pertambangan ilegal di Raja Ampat,” tuturnya.

“Tetapi kebijakan tersebut juga secara tersirat menegaskan ada keinginan dari pemerintah untuk melakukan penataan ulang tata kelola SDA di Indonesia,” sambung Bawono.

Bawono menegaskan, negara tidak boleh lagi bersikap permisif terhadap berbagai aktivitas tambang-tambang ilegal.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan siap untuk menindak tegas oknum-oknum yang terlibat dalam tambang ilegal. Khususnya, bagi mereka yang merupakan jenderal-jenderal TNI-Polri.

Hal ini disampaikan Prabowo ketika memberikan pidato politik di Sidang Tahunan MPR RI yang berlangsung di Ruang Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (15/8/2025).

Mulanya, Prabowo mengaku telah mendapat laporan soal banyaknya tambang ilegal yang beroperasi di Tanah Air. Tindakan ini menyebabkan kerugian negara hingga ratusan triliun.

“Saya telah diberi laporan oleh aparat-aparat bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal. Dan potensi kekayaan yang dihasilkan oleh 1.063 tambang ilegal ini dilaporkan potensi kerugian negara adalah minimal 300 triliun,” kata Prabowo.

Prabowo lantas memperingatkan kepada seluruh pihak jika dirinya tidak segan untuk menindak tegas para oknum. Termasuk mereka yang berstatus sebagai jenderal aktif TNI-Polri.

“Saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari mana pun apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari Polisi atau mantan jenderal, tidak ada alasan kami akan bertindak atas nama rakyat,” ujarnya.

Sumber: inilah