Tolak Kembali ke Orde Baru, 5 Argumen Keras Said Iqbal Lawan Wacana Pilkada via DPRD

Wacana untuk mengubah sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kembali memanas. Ide untuk mengembalikan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota ke tangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) alias tidak langsung.

Hal itu menuai penolakan keras dari berbagai pihak. Salah satu suara paling lantang datang dari Presiden Partai Buruh, Said Iqbal.

Dalam pernyataannya dilansir dari Antara, Said Iqbal dengan tegas menyatakan sikap partainya yang menolak mentah-mentah segala bentuk pemilihan melalui perwakilan, baik di tingkat daerah maupun nasional.

Baginya, ini bukan sekadar perubahan teknis, melainkan sebuah kemunduran besar bagi demokrasi Indonesia.

Berikut adalah lima argumen kunci yang menjadi dasar penolakan keras Partai Buruh terhadap wacana Pilkada tidak langsung.

Argumen pertama dan yang paling fundamental adalah bahwa pemilihan tidak langsung bertentangan dengan spirit Reformasi 1998. Said Iqbal mengingatkan bahwa salah satu amanat terbesar dari gerakan reformasi adalah memberikan kedaulatan kembali ke tangan rakyat melalui pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Mengembalikan pemilihan ke DPRD dianggap sebagai langkah mundur yang mencabut hak politik paling mendasar milik rakyat.

"Partai Buruh menolak keras ide untuk pemilihan kepala daerah, bahkan pemilihan presiden atau wakil presiden melalui perwakilan, apakah melalui DPRD untuk kepala daerah atau melalui MPR untuk pemilihan presiden," kata Said Iqbal.

Lebih tajam lagi, Said Iqbal menyamakan wacana ini dengan upaya membangkitkan kembali praktik era Orde Baru. Di masa itu, kepala daerah memang dipilih dan ditentukan oleh mekanisme di DPRD yang sarat akan kepentingan elite dan intervensi pemerintah pusat, bukan oleh suara rakyat.

Ia memandang bahwa reformasi adalah koreksi total terhadap sistem tersebut, dan belum lama bangsa ini menikmatinya.

"Reformasi mengoreksi kesalahan yang pernah kita lakukan, belum panjang reformasi usianya, 1998 ke 2025 baru berapa tahun, Kita harus terus berkeyakinan bahwa apa yang diperjuangkan di reformasi harus ditegakkan," ujarnya.

Said Iqbal juga menepis argumen yang kerap menggunakan sistem pemilu Amerika Serikat (AS) dengan electoral college-nya sebagai pembenaran pemilu tidak langsung. Menurutnya, perbandingan tersebut tidak relevan dan salah kaprah.

Ia menjelaskan bahwa sistem AS lahir dari konteks negara federal, di mana setiap negara bagian memiliki kedaulatan tersendiri. Sistem tersebut sudah berjalan ratusan tahun dan sesuai dengan bentuk negara mereka.

"Indonesia adalah negara kesatuan, bukan federal. Oleh karena itu, sistem pemilu tidak langsung tersebut tidak tepat untuk diadaptasi ke dalam sistem Pemilu Indonesia." ucapnya.

Argumentasi selanjutnya adalah soal stabilitas sistem demokrasi. Said Iqbal mengkritik kecenderungan untuk terus-menerus mengubah aturan main fundamental dalam politik Indonesia.

Menurutnya, Indonesia tidak seharusnya menjadi "kelinci percobaan" atau laboratorium untuk berbagai eksperimen sistem politik.

Stabilitas aturan main sangat penting untuk pendewasaan demokrasi dan memberikan kepastian bagi rakyat.

Sebagai penutup, Said Iqbal menegaskan bahwa sistem yang paling sesuai untuk Indonesia adalah Demokrasi Pancasila, yang ia tafsirkan sebagai kombinasi antara musyawarah dan kedaulatan rakyat.

Musyawarah mufakat diwakili oleh lembaga perwakilan, namun itu tidak boleh meniadakan hak suara rakyat secara langsung.

"Indonesia jangan selalu menjadi uji coba untuk perubahan, kita bukan demokrasi barat juga bukan demokrasi timur, kita adalah demokrasi Pancasila yang mengedepankan azas musyawarah mufakat tetapi tidak meniadakan suara rakyat yaitu pemilihan secara langsung," tuturnya.

Sumber: suara

Foto: Presiden Partai Buruh Said Iqbal Soroti Soal Wacana Pilkada via DPRD. [Suara.com/Lilis Varwati]