Bareskrim Ungkap 5 Kejanggalan Mencurigakan Kasus Kematian Brigadir Nurhadi, Dugaan Intimidasi Hingga Bukti Dihilangkan!

GELORA.ME - Kasus kematian Brigadir Nurhadi yang tengah ditangani Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) kini menjadi sorotan publik usai Bareskrim Polri mengungkap sejumlah kejanggalan dalam proses penyidikannya.

Temuan itu muncul setelah Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri turun langsung ke Mataram untuk memberikan asistensi terhadap penanganan perkara tersebut.

Dalam keterangannya, Direktur Dittipidum Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro menyebut bahwa hasil pembuktian saintifik menunjukkan ada penerapan pasal yang belum tepat.

Tak hanya itu, ia juga menyarankan adanya penambahan pasal berdasarkan temuan baru yang diperoleh selama proses asistensi berlangsung.

Pernyataan ini dilontarkan usai pertemuan antara Bareskrim dan jajaran Ditreskrimum Polda NTB pada Kamis, 10 Juli 2025 lalu.

Dari hasil analisis sementara, ada dua kejanggalan utama yang mencuat dan menjadi perhatian penyidik pusat.

Pertama, ditemukan adanya intervensi terhadap pihak medis, khususnya di klinik pertama tempat korban sempat diperiksa.

Menurut Djuhandhani, klinik tersebut tidak mendokumentasikan luka yang diderita korban karena diduga mendapat tekanan dari pihak tertentu.

Salah satu tersangka bahkan disebut-sebut turut mengintimidasi dokter agar tidak menjalankan prosedur medis sesuai standar operasional.

Fakta ini membuka dugaan adanya upaya sistematis untuk menutupi jejak kekerasan terhadap korban sejak awal penanganan.

Kejanggalan kedua muncul dari ketidaksinkronan waktu pelaporan dengan proses olah tempat kejadian perkara (TKP) dan autopsi.

Autopsi baru dilakukan beberapa hari setelah korban dinyatakan meninggal, padahal idealnya prosedur itu dilakukan sesegera mungkin untuk menjaga validitas hasil forensik.

Hal ini menimbulkan pertanyaan besar terhadap integritas penanganan awal kasus tersebut.

Djuhandhani juga mengungkap bahwa penetapan pasal saat ini masih dalam kajian ulang, antara Pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian, Pasal 351 Ayat 3 KUHP terkait penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian, hingga potensi penerapan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

Tidak berhenti di situ, data digital yang diperoleh penyidik mengungkap fakta mencengangkan lainnya.

Terdapat video yang menunjukkan Brigadir Nurhadi masih dalam kondisi hidup sesaat sebelum kematiannya, bertolak belakang dengan kronologi awal yang beredar.

Selain itu, hasil pemeriksaan juga menemukan indikasi penggunaan narkoba baik oleh korban maupun beberapa tersangka.

Data digital dan bukti forensik kini menjadi alat vital dalam membongkar konstruksi perkara secara menyeluruh.

Bareskrim bahkan mempertimbangkan penerapan Pasal 221 KUHP mengenai upaya menghalangi penyidikan atau obstruction of justice.

Jika terbukti, pasal ini bisa mengarah langsung pada identitas pelaku utama dalam kasus ini.

Dengan semua temuan ini, publik kini menaruh harapan besar pada penyidik pusat untuk menuntaskan kasus kematian Brigadir Nurhadi secara transparan dan adil.

Langkah Bareskrim membuka kemungkinan rekonstruksi ulang perkara, termasuk penambahan tersangka jika ditemukan bukti baru yang menguatkan.

👇👇

Kronologinya seru bener 🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/inwteJ2bFz

— #SocialJitsuWarrior (@hansdavidian) July 7, 2025

Dapat Rp10 Juta permalam, apa Peran Misri Puspita Sari, Wanita Cantik Dalam Kasus Pembunuhan Brigadir Nurhadi yang Tewas di Villa Gili Trawangan?

*Bertanya dengan nada lembut pic.twitter.com/tUagw13dit

— Miss Tweet | (@Heraloebss) July 10, 2025

Misri (23), tersangka dalam kasus penghilangan nyawa Brigadir Muhammad Nurhadi, sempat menelepon ibunya dan mengungkapkan kebingungan serta kesedihannya karena merasa tidak bersalah. Dalam percakapan itu, Misri mengatakan, “Kok saya tertuduh, Ma? Padahal saya tidak tahu sama… pic.twitter.com/7oABWNApb4

— kumparan (@kumparan) July 12, 2025

Sumber: HukamaNews