Tarif Rp 700 Ribu Sekali Kencan: Bisnis Gelap Ikut Tumbuh di IKN

Di balik derap cepat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), muncul tantangan sosial yang tak bisa diabaikan.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bergerak menanggulangi praktik prostitusi yang mulai menjamur di sekitar kawasan proyek strategis nasional tersebut.

Sepanjang 2025, Satpol PP telah menggelar serangkaian razia di berbagai titik rawan, khususnya di Kecamatan Sepaku, pusat aktivitas pembangunan IKN. Hasilnya, puluhan perempuan yang diduga terlibat dalam praktik prostitusi berhasil diamankan.

Hal itu disampaikan Kepala Satpol PP Penajam Paser Utara, Bagenda Ali, Senin, 7 Juli 2025.

"Kami pantau dan lakukan operasi penertiban praktik prostitusi daring maupun luring di sekitar wilayah IKN," ujar Bagenda disadur dari ANTARA, di hari yang sama.

Bagenda menyatakan bahwa razia akan terus digencarkan demi menjaga moralitas dan ketertiban di sekitar kawasan IKN.

Meskipun otoritas IKN telah terbentuk, urusan penegakan perda masih menjadi tanggung jawab penuh pemerintah daerah.

Operasi terakhir yang digelar di Kecamatan Sepaku mencatat angka mengejutkan: 64 perempuan diduga pekerja seks komersial (PSK) terjaring hanya dalam tiga kali razia.

Lebih memprihatinkan, praktik ini berlangsung secara digital melalui media sosial.

Para PSK memanfaatkan aplikasi pesan instan untuk menawarkan jasa, kemudian menyewa kamar penginapan yang disewa Rp 300 ribu per malam sebagai tempat transaksi.

"Pelaku prostitusi itu tawarkan jasa dengan harga antara Rp 400 ribu hingga Rp 700 ribu sekali kencan," ungkap Bagenda.

Fenomena ini tidak hanya melibatkan warga lokal. Sebagian besar dari mereka berasal dari luar daerah seperti Balikpapan, Samarinda, hingga kota-kota besar seperti Bandung, Makassar, dan Yogyakarta.

Pergerakan ini menunjukkan bahwa geliat pembangunan IKN menarik tak hanya investor, tapi juga aktivitas gelap yang mengintai di balik celah.

Untuk menekan angka kasus, Satpol PP memberikan pembinaan kepada para PSK yang terjaring, lalu mewajibkan mereka untuk meninggalkan wilayah Penajam Paser Utara dalam waktu dua hingga tiga hari.

"Penanganan praktik prostitusi membutuhkan kerja sama lintas sektor, terutama mengawasi pendatang yang menyewa kamar penginapan tanpa identitas jelas karena masuk kawasan strategis nasional yang harus dijaga dari ancaman degradasi moral dan sosial," tegas Bagenda.

Dengan operasi yang terus digelar, pemerintah berharap kawasan IKN dapat benar-benar menjadi pusat pemerintahan berkelas dunia—bukan hanya dari segi infrastruktur, tetapi juga dari sisi ketertiban dan kualitas sosial masyarakatnya.

Dampak pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai terasa secara nyata terhadap pertumbuhan ekonomi kawasan penyangga, khususnya Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).

Kehadiran proyek strategis nasional itu dinilai menjadi penggerak utama geliat ekonomi lokal.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Balikpapan, Robi Ariadi, menyatakan bahwa dinamika pembangunan di wilayah IKN yang sebagian besar berada di Kalimantan Timur (Kaltim) telah memberikan efek berantai ke daerah sekitar.

Hal itu disampaikan Robi Ariadi, ketika berada di PPU, Senin, 7 Juli 2025.

“Kegiatan pembangunan di wilayah IKN memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah sekitar,” ujar Robi disadur dari ANTARA, di hari yang sama.

Menurut Robi, posisi strategis Kabupaten PPU yang menjadi bagian dari kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) IKN, terutama di Kecamatan Sepaku, menjadikan daerah tersebut sebagai mitra utama dalam mendukung percepatan pembangunan.

Ia menambahkan bahwa kontribusi sektor konstruksi di PPU semakin dominan, bahkan telah mencakup hampir separuh dari struktur ekonomi daerah.

“Positifnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara dipicu meningkatnya pertumbuhan lapangan usaha (LU) konstruksi,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa geliat pembangunan fisik yang terus berlangsung mendorong permintaan tenaga kerja, bahan bangunan, hingga jasa pendukung lainnya.

Sektor konstruksi menjadi lokomotif baru setelah sebelumnya PPU lebih banyak bergantung pada sektor pertanian dan kehutanan.

“Kami perkirakan realisasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara tetap tumbuh signifikan,” tambahnya.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi PPU pada triwulan I-2025 mencapai 23,96 persen secara tahunan (year on year), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang berada di angka 21,90 persen.

Dalam konteks yang lebih luas, BI Balikpapan juga berupaya memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya terfokus pada sektor konstruksi.

Dukungan untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terus digencarkan, termasuk upaya mendorong UMKM agar mampu menjangkau pasar ekspor.

Robi menuturkan, BI ingin UMKM bisa menjadi “kekuatan ekonomi alternatif di luar sektor dominan seperti migas dan pertambangan, serta masuk ke pasar ekspor untuk mendapatkan kesempatan dan pasar yang lebih luas.”

Sumber: suara

Foto: Ilustrasi PSK di IKN. [Ist]