Kritik Jenderal Berujung Teror? YLBHI Geram dan Siap Lindungi Penulis Opini yang Diancam

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) siap memberikan memberikan dukungan, termasuk bantuan hukum terhadap YF yang mengalami ancaman setelah menulis opini di salah satu media online.

Ketua Umum Pengurus YLBHI Muhamad Isnur mengemukakan dukungan tersebut dalam keterangannya, Sabtu 24 Mei 2025.

"YF juga berhak untuk mendapatkan bantuan hukum dan bantuan-bantuan lain dalam rangka perlindungan dan pemulihan. YLBHI menyatakan dukungan kepada YF agar kuat dan terus melakukan kritik secara terbuka dan tegas,” katanya.

Dia menilai bahwa ancaman yang dialami YF menunjukkan masih ada tindakan-tindakan pembungkaman terhadap masyarakat yang kritis.

Dalam pantauan YLBHI selama satu tahun terakhir, YF menyebut tindakan pembungkaman terhadap orang-orang yang kritis semakin meningkat.

"Terjadi bukan hanya kepada jurnalis dan akademisi, tetapi juga kepada seniman, penyanyi, budayawan, mahasiswa, aktifis, buruh dan petani,” ujar Isnur.

YF sebelumnya menulis opini yang dimuat di detiknews.com pada 22 Mei 2025 dengan judul ‘Jenderal di Jabatan Sipil: Di Mana Merit ASN?’.

Namun, YF mengalami ancaman dengan diserempet dua pengendara motor dengan helm full face setelah mengantar anaknya ke sekolah.

Tak lama kemudian, dia ditendang dua pengendara motor dengan helm serupa.

Isnur menegaskan pemerintah dan aparat penegak hukum harusnya menjamin perlindungan terhadap kebebasan YF dan siapapun untuk menyampaikan kritik dan pendapatnya.

Kejadian yang dialami YF ini dinilai sebagai upaya pembungkaman yang seharusnya juga diusut oleh pemerintah dan aparat penegak hukum.

“Pemerintah dan Aparat Penegak hukum juga berkewajiban mengungkap upaya pembungkaman dan serangan ini. Serangan seperti ini adalah tindak pidana yang harus diproses dan tidak boleh terulang kembali,” tegas Isnur.

Sebelumnya, Artikel yang tayang pada Kamis pagi, 22 Mei 2025 itu sudah tidak bisa dibaca lagi.

Dari keterangan yang ditulis reaksi detikcom, tulisan dihapus  dengan alasan melindungi keselamatan penulis.

"Redaksi menghapus tulisan opini ini atas permintaan penulis, bukan atas rekomendasi Dewan Pers. Sedangkan mengenai alasan keselamatan, itu berdasarkan penuturan penulis opini sendiri," tulis artikel tersebut dikutip, Jumat, 23 Mei 2025.

Sementara itu, Koordinator Advokasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Erick Tanjung menyatakan bahwa kejadian yang menimpa penulis merupakan bentuk intimidasi dan pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi.

Menurutnya, artikel yang ditulis penulis tersebut merupakan opini kritis terhadap keterlibatan militer dalam kehidupan sipil. 

"AJI menilai tindakan intimidasi dan penurunan artikel adalah pola represi yang mengingatkan pada praktik otoriter masa lalu, dan merupakan ancaman terhadap demokrasi dan hak konstitusional," katanya. 

Lantaran itu, AJI mengecam keras segala bentuk pembungkaman, dan mendesak pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, turun tangan menghentikan tindakan represif yang melanggar konstitusi.

Untuk diketahui, YF merasa keamanannya terancam pada Kamis 22 Mei 2025, usai tulisannya diunggah. Ia mendapat 'ancaman' dua kali dalam hari yang sama.

"Pertama usai mengantar anaknya sekolah TK, tiba-tiba diserempet oleh dua oran tidak dikenal menggunakan helm fullface," ujar Erik, yang juga Koordinator Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ). 

Kejadian kedua terjadi tak lama setelah ia keluar rumah, tepatnya beberapa jam setelah mendapat 'ancaman pertama'.

"Beberapa jam kemudian saat keluar rumah, dia kembali diikuti oleh 2 orang berboncengan pake helm fullface lagi tetapi dengan motor yang berbeda dan menendang dia sampai terjatuh dari motor," kata Erik. 

Erik mengemukakan bahwa yang bersangkutan menyatakan tidak pernah ada musuh atau bertikai dengan orang.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik 12 pejabat eselon I Kementerian Keuangan dalam sebuah acara tertutup pada, Jumat 23 Mei 2025. 

Dari total pejabat yang dilantik, sembilan di antaranya mengisi posisi Direktur Jenderal (Dirjen) yang baru ditetapkan. 

"Pada hari ini Jumat, tanggal 23, bulan Mei tahun 2025, saya Menteri Keuangan dengan ini resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan Kementerian Keuangan," kata Sri Mulyani di Aula Mezzanine Kemenkeu, Jakarta. 

Menariknya, tiga dari posisi Dirjen tersebut diisi oleh figur-figur yang bukan berasal dari pejabat karier di lingkungan Kementerian Keuangan. 

Mereka, yakni Bimo Wijayanto sebagai Direktur Jenderal Pajak, Djaka Budi Utama sebagai Direktur Jenderal Bea Cukai, dan Masyita Crystallin sebagai Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan. 

Sebelumnya, Bimo Wijayanto menjabat sebagai Asisten Deputi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, sementara Djaka Budi Utama merupakan seorang Letnan Jenderal TNI aktif.  

Keduanya telah terlebih dahulu menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara.

Sumber: suara

Foto: Ilustrasi teror. Penulis kritik pengangkatan jenderal menjadi pejabat sipil mendapat teror dan intimidasi. [Tangkapan layar rekaman CCTV]