GELORA.ME - Langkah anulir pencopotan Pangkogabwilhan I ditanggapi Letjen (Purn) Yayat Sudrajat.
Yayat Sudrajat, menilai, Panglima TNI - KSAD lawan Presiden Prabowo Subianto, copot Letnan Jenderal TNI Kunto Arif Wibowo (54 tahun).
Menurut Yayat Sudrajat, Kunto Arif Wibowo korban zolim rezim Joko Widodo (Presiden Indonesia, 20 Oktober 2024 – 20 Oktober 2024).
Yayat Sudrat menanggapi pengamat politik, Rocky Gerung, segera bersihkan Geng Solo Pemerintahan Prabowo Subianto.
Letnan Jenderal (Purn) Yayat Sudrajat (65 tahun), Sekretaris Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (16 September 2016 - 21 Juni 2017).
Yayat Sudrajat, prajurit Komando Pasukan Khususus (Kopassus), Kepala Badan Analisa Intelijen Strategis (Kabais) periode 2015 - 2016.
Yayat Sudrajat mengatakan hal itu dalam Akun YouTube Hersubeno Point, Senin, 5 Mei 2025.
Kunto Arif Wibowo, Pangdam III/Siliwangi (31 Januari 2022 - 21 Agustus 2023).
Wakil Komandan Komando Pendidikan dan Latihan (Kodiklat), Juli 2023 – 24 Juli 2024.
Kunto Arif Wibowo, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan I) terhitung 7 Januari 2025 di era Prabowo Subianto.
Yayat Sudrat mengilustrasikan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak.
Secara tidak langsung berani lawan Presiden Prabowo Subianto, karena penempatan posisi strategis di TNI wajib atas persetujuan Presiden.
“Tidak boleh jabatan strategis diisi personil perwira tinggi TNI, tanpa persetujuan Presiden.”
“Ini Aturan baku. Karena Presiden Panglima Tertinggi,” ujar Yayat Sudrajat.
Kunto Arif Wibowo dicopot jadi Pangkogabwilhan I pada 29 April 2025, atas persetujuan KSAD diperkuat Surat Perintah Tugas Panglima TNI.
Kunto Arif Wibowo, masuk kotak, Staf Khusus KSAD.
Presiden Prabowo Subianto, meluapkan kemarahannya karena sama sekali tidak dikoordinasikan terlebih dahulu.
Menyebabkan pencopotan Kunto Arif Wibowo dibatalkan, diperintahkan dikembalikan jadi Pangkogabwilhan I terhitung 30 April 2025.
Yayat Sudrajat, mengatakan, Kunto Arif Wibowo korban zolim rezim Joko Widodo, karena kritis terhadap pemerintah dari sudut pertahanan.
Dikatakan Yayat Sudrajat, Joko Widodo, tidak suka dengan Kunto Arif Wibowo, saat Pangdam III/Siliwangi.
“Kunto Arif Wibowo dikenal perwira muda, cerdas, kritis, tapi tidak disenangi Joko Widodo,” kata Yayat Sudrajat.
Ihwal ketidaksukaan, Kunto Arif Wibowo menulis opini berjudul: Etika Menuju 2024, dimuat di sejumlah media massa pada Senin, 10 April 2023.
Kunto Arif Wibowo, menulis tentang provokasi wilayah berbahaya dari sudut pandang pertahanan dan TNI mesti diletakkan posisi sebenarnya.
Yayat Sudrajat mengutip, opini Kunto Arif Wibowo, “Provokasi bisa dilakukan melempar isu tanpa identitas atau semacam surat kaleng.
“Dibuat dalam bentuk spanduk atau poster atau unggahan di media sosial yang kemudian diviralkan, maka provokasi tak bisa diabaikan.”
“Efeknya pada publik akan bervariasi. Wilayah provokasi memang masuk ke daerah ini, memanas-manasi.”
“Provokasi dan geliat komunikasi politik yang kini sudah menjurus ketidaketisan, harus menjadi perhatian.”
“Provokasi politik menunjukkan secara kuat bahwa iklim demokrasi dan komunikasi politik yang masih membutuhkan terapi.”
“Terapi diperlukan karena pelaku politik masih rendah dan minim dalam pendidikan politik.”
“Pendidikan politik tidak berjalan baik karena lembaganya sendiri yang memang tidak mau atau tidak serius melakukan.”
“Kita tidak mempersoalkan siapapun yang bertarung dan siapapun kontestan. Selagi memenuhi syarat, silahkan turun ke gelanggang.”
“Mau main jujur? Bagus dan memang harus begitu. Mau main curang? Ada aturan yang akan membatasi.”
“Ketika permainan curang tersebut sudah membuat penonton heboh atau bahkan membuat penonton menjadi resah dan tidak nyaman.”
Maka “terapi” khusus harus diterapkan. Aturan hukum akan jadi acuan dan TNI siap tampil sebagai pengawal pada proses itu.”
“Empat bulan kemudian, 21 Agustus 2023, Kunto Arif Wibowo dicopot dari Pangdam III/Siliwangi,” ujar Yayat Sudrajat.
“Padahal Kunto Arif Wibowo disayangi masyarakat di Provinsi Jawa Timur, karena humanismenya sangat baik,” ungkap Yayat Sudrajat.
Yayat Sudrajat, peringatkan Prabowo Subianto, ekstra hati-hati hadapi manuver pihak tertentu di luar agenda Presiden yang tengah menjabat.
Yayat Sudrajat curiga ada bisikan dari luar mencopot Kunto Arif Wibowo tanpa persetujuan Presiden Prabowo Subianto sebagai Panglima Tertinggi.
Rocky Gerung, mengatakan, Agus Subiyanto, Maruli Simanjuntak dan Listyo Sigit Prabowo, Kapolri, merupakan Geng Solo, manut pada Joko Widodo.
“Bersihkan Geng Solo Pemerintahan Prabowo Subianto, Presiden,” kata Rocky Gerung.
Rocky Gerung, menilai, pencopotan Kunto Arif Wibowo dan kemudian anulir pencopotan Pangkogawilhan I, berkaitan situasi politik terakhir.
Kunto Arif Wibowo, salah satu anak Jenderal (Purn) Try Sutrisno (89 tahun), Wakil Presiden, 1993 – 1998.
Try Sutrisno, bagian dari ratusan jenderal purnawirawan mengeluarkan 8 tuntutan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Try Sutrisno motor penggerak purnawirawan 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal dan 91 kolonel.
Kelompok purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI) tandatangan 8 tuntutan kepada Presiden Prabowo Subanto, Kamis, 17 April 2025.
Barisan purnawirawan dimotori Sutrisno desak Gibran Rakabuming Raka, dipecat dari Waikil Presiden, salah satu dari 8 tuntutan.
Merujuk keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI-2023, terhadap Pasal 169 Huruf Q regulasi Pemilihan Umum (Pemilu).
Telah melanggar hukum acara Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, salah satu dari 8 tuntutan purnawirawan.
“Joko Widodo masih bisa bermanuver di tubuh TNI. Prabowo Subianto mesti waspada,” ujar Rocky Gerung.
“Try Sutrisno jadi simbol perlawanan, purnawirawan TNI merapatkan barisan. Dukungan kepada Try Sutrisno terus mengalir,” kata Rocky Gerung.
Forum purnawirawan dimotori Try Sutrisno, menurut Rocky Gerung, dukung Prabowo Subianto, tapi tetap menolak Gibran Rakabuming Raka.
Anggota Komisi I DPR RI Mayjen (Purn) TB Hasanuddin, Sabtu, 3 Mei 2025, menilai pencopotan Kunto Arif Wibowo, cerminan pengaruh politik.
TNI terlalu mudah digoyah urusan-urusan politik dan semestinya tidak perlu terjadi.
Mutasi prajurit aktif tidak seharusnya dipengaruhi opini masyarakat sipil atau tekanan politik.
“Preseden buruk bagi profesionalisme TNI. Seharusnya keputusan mutasi didasarkan pada kebutuhan organisasi.”
“Bukan karena permintaan pribadi kekuatan di luar struktur pemerintahan yang menangani bidang pertahanan," kata Hasanuddin.
Hasanuddin menilai, Panglima TNI tidak konsisten dapat mengganggu stabilitas internal.
Berimplikasi kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara menjadi diragukan.
"TNI adalah alat negara, bukan alat politik. Mutasi harus bersandar pada pertimbangan objektif dan strategis demi kepentingan organisasi.”
“Bukan demi memenuhi kepentingan luar. Jangan diombang-ambingkan tekanan luar,” ungkap Hasanuddin.
Hasanuddin mengkritik kebijakan Panglima TNI tidak menunjukkan ketegasan dan konsistensi dalam menjaga muruah institusi.
"Panglima TNI saat ini tidak baik. Seharusnya sejak awal menolak mutasi Kunto Arif Wibowo jika tidak berdasarkan kepentingan organisasi.”
Hasanuddin, mengatakan, gaya kepemimpinan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, patut dievaluasi.
Wiranto, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Jakarta, Kamis, 24 April 2025, mengatakan, Prabowo Subianto menghargai.
Menurut Wiranto, Presiden Prabowo Subianto dan para purnawirawan satu almamater, satu perjuangan, satu pengabdian.
“Punya sikap moral sama, memahami, butuh waktu lakukan pengkajian karena masalah tidak ringan, sangat fundamental,” kata Wiranto. ***
Sumber: diotv
Artikel Terkait
Kebakaran Hutan Dahsyat Israel Ternyata Senjata Makan Tuan
Polisi Mekkah Tangkap Empat WN China Karena Promosikan Haji Ilegal
Rismon Sianipar Beri Pujian: Pak Jokowi Lulusan Terbaik UGM Sepanjang Masa!
Kisruh Mutasi Letjen Kunto, Panglima TNI Disebut Lakukan Pembangkangan