Siapa Rusdi Masse? Beri Tuntutan ke Nathalie Holscher Buntut Saweran di Sidrap

Rusdi Masse menjadi sosok terdepan yang memberikan responw tegas terhadap Nathalie Holscher atas kontroversi uang saweran.

Natalie sebelumnya menguggah aksi 'mandi' duit saweran di sebuah tempat hiburan malam yang berlokasi Kabupaten Sidenreng Rappang atau Sidrap, Sulawesi Selatan beberapa waktu yang lalu.

Rusdi seakan-akan tak terima dengan aksi Natalie dan meminta mantan istri komedian Sule tersebut untuk membuat permintaan maaf secara terbuka ke masyarakat Sidrap.

Rusdi, dikutip dari video yang viral pada Kamis (17/4/2025) sempat melayangkan permintaan terbuka kepada Bupati Sidrap, Syaharuddin Alrif untuk menggelar audiensi antara masyarakat Sidrap dengan Natalie Holscher.

"Kita bikin pertemuan dengan tokoh masyarakat untuk Natalie meminta maaf," ujar Rusdi dalam video tersebut.

Tak hanya permintaan maaf, Rusdi Masse juga menuntut Nathalie untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dengan membuat konten edukatif terkait budaya Sidrap.

Bupati Sidrap akhirnya merespons postif permintaan Rusdi Masse. Syaharuddin Alrif selaku Bupati Sidrap menilai bahwa apa yang diperbuat Natalie Holscher dinilai melukai citra Sidrap di muka umum.

"Dua hari ini, saya sedih sekali. Kami bekerja maksimal 40 hari bersama seluruh jajaran dan positif, tapi dihapus oleh kegiatan satu malam," papar Syahruddin Alrif dalam keterangannya, Rabu (16/4) meresponw permintaan Rudi Masse.

Rusdi Masse di satu sisi menilai bahwa diperbuat Natalie tak ada unsur kesengajaan untuk menjatuhkan nama Sidrap, kendati tak dibenarkan.

Baca Juga: Psikolog Lita Gading Soroti Sikap Natalie Holscher yang Pamer Uang Saweran Saat Nge-DJ

"Sebenarnya itu tidak ada kesengajaan untuk menjatuhkan Sidrap seperti itu. Dia hanya berbangga diri dengan hasil sawerannya," timpal Rusdi Masse.

Nathalie Holscher hitung uang saweran ketika tampil di klub malam di Sidrap, Sulawesi Selatan.(YouTube/@nathalieholscher)

Sebagai sosok penting di Sidrap, tak heran jika Rudi Masse berani angkat bicara terhadap aksi Natalie Holscher.

Rusdi memegang peranan penting di Sidrap sehingga permintaannya kini diterima dengan baik oleh Bupati Sidrap.

Lantas, siapa Rudi Masse sebenarnya?

Mantan orang nomor satu di Sidrap dan kini duduk di Senayan

Rusdi Masse menyandang nama lengkap Rusdi Masse Mappasessu. Ia adalah seorang politisi kelahiran 3 Maret 1973 di Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan.

Suami Fatmawati Rusdi ini pernah berkesempatan memimpin Sindereng Rappang atau Sidrap sebagai seorang bupati.

Ia dahulunya menjabat seorang pebisnis sebelum terjun ke politik. Salah satu puncak kariernya di dunia bisnis adalah menjadi petinggi PT Bayumas Jasa Mandiri (BJM) Jakarta yang bergerak di bidang industri kapal.

Rusdi tak langsung menikmati kesuksesannya lantaran sempat bekerja sebagai buruh dan sopir truk pada masa awal-awal merantau ke Jakarta.

Setelah sukses menjalankan bisnis, Rusdi Masse akhirnya memberanikan diri untuk terjun ke dunia politik dan bergabung dengan Partai Bintang Reformasi (PBR).

Bersama BPR sebagai wahana politiknya, Rusdi sebagai anggota DPRD.

Rusdi yang kala itu menjabat sebagai Ketua PBR cabang Sidrap akhirnya memenangkan Pilbup Sidrap tahun 2008 dan menjadi Bupati Sidrap.

Ia juga ternyata pernah menerima tawaran dari Syahrul Yasin Limpo (SYL) untuk menjadi Ketua Partai Golkar Sidrap.

Rampung dengan Golkar, Rusdi Masse memutuskan untuk pindah haluan ke NasDem hingga menjadi Ketua DPW Partai NasDem Sulawesi Selatan dan pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) NasDem di kampung halamannya.

Tak berhenti di situ, Rusdi Masse kini berhasil menggandeng suara terbanyak dalam Pemilu 2019 dengan 119.064 suara usai bertanding di Dapil Sulsel 3.

Rusdi juga pernah mendapat segudang penghargaan, beberapa di antaranya adalah Prestasi Kinerja Tertinggi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Bupati Sidrap hingga enghargaan LITERASI terbaik di Indonesia Urutan Ke-4.

Penghargaan Rusdi yang terbilang paling mentereng tak lain adalah Satyalancana Wira Karya dari Presiden RI.

Sumber: suara

Foto: Rudi Masse (DPR RI).