Kita Sayang Prabowo: Audit Forensik Depkeu dan BUMN, FDI akan Masuk Demi Masa Depan Indonesia

Untuk memastikan kebocoran anggaran ini dapat diungkap secara transparan dan tuntas, audit forensik independen menjadi langkah mutlak yang harus dilakukan.

Mengidentifikasi aliran dana ilegal, melacak bagaimana dana negara diarahkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Mengungkap jaringan korupsi, memastikan siapa saja yang terlibat dalam skema korupsi, baik di dalam pemerintahan maupun di sektor swasta.

Mengembalikan kerugian negara, memanfaatkan kembali anggaran yang telah dikorupsi untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan rakyat.

Dugaan Penyelewengan Dana Proyek Strategis Nasional (PSN) Rp500 Triliun

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan bahwa sekitar 36,67 persen dana PSN diduga diselewengkan oleh oknum ASN dan politisi.

Jika total anggaran PSN mencapai Rp1500 triliun, maka sekitar Rp500 triliun berpotensi disalahgunakan. Sementara baru sebagian kecil yang diusut oleh KPK di PT PP (Tbk)

Angka ini bukan hanya mencerminkan besarnya uang yang hilang, tetapi juga menunjukkan betapa lemahnya pengawasan dalam proyek-proyek besar pemerintah. Jika dibiarkan, proyek infrastruktur yang seharusnya membawa manfaat bagi rakyat justru hanya menjadi ladang korupsi bagi segelintir elite.

Potensi Kerugian PT PLN dari Skema Independent Power Producer (IPP)

PLN menghadapi potential loss sekitar Rp1000 triliun, akibat skema kontrak  Independent Power Producer (IPP). Dua faktor utama penyebab kerugian ini adalah overestimasi permintaan listrik, PLN terpaksa membayar listrik yang tidak terpakai akibat proyeksi kebutuhan energi yang meleset.

Klausul "Take or Pay" kontrak dengan IPP mengharuskan PLN membayar kapasitas listrik tertentu, meskipun listrik tersebut tidak digunakan. Jika skema ini tidak dievaluasi, maka PLN akan terus mengalami defisit keuangan, yang akhirnya harus ditanggung oleh rakyat melalui kenaikan tarif listrik atau subsidi yang semakin besar dari APBN.

Jangan Biarkan Korupsi Menghancurkan Bangsa

Audit forensik independen harus menjadi prioritas utama pemerintahan Prabowo. Tidak hanya untuk mengungkap kasus-kasus yang sudah terjadi, tetapi juga untuk mencegah praktik serupa di masa depan.

Jika dana yang selama ini dikorupsi bisa diselamatkan dan digunakan untuk kepentingan rakyat, maka Indonesia akan memiliki lebih banyak anggaran untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, serta memperbaiki kualitas pendidikan.

Korupsi bukan sekadar kejahatan finansial, tetapi pengkhianatan terhadap masa depan bangsa. Saatnya Indonesia bergerak maju dengan transparansi, akuntabilitas, dan keberanian untuk memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya.

(Penulis adalah Pegiat Media Sosial dan Aktif di Indonesia Democracy Monitor (InDemo)